Infografis
Suara.com - Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukan rakyat Indonesia makin susah karena dampak wabah virus corona. Bahkan ekonomi mereka sangat terpuruk.
Hasil survei itu menunjukkan 77 persen mayoritas rakyat Indonesia menyatakan virus corona Covid 19 telah mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Lebih jauh lagi, sekitar 25 persen warga (atau 50 juta warga dewasa) menyatakan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman.
Lainnya 15 persen warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk beberapa minggu, dan 15 persen warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk satu minggu.
Ini merupakan temuan dalam survei nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang Wabah virus corona Covid-19 yang dirilis secara online pada 17 April 2020.
Baca Juga: Orang Nomor 2 di Polri, Pengamat Ragu Propam Berani Beri Sanksi Wakapolri
Survei dilakukan pada 9-12 April 2020 terhadap 1200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,9 persen.
“Survei ini juga menunjukkan 67 persen rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi Covid-19,” kata Saiful Mujani dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2020).
Kalangan yang paling terkena dampak ini adalah mereka yang yang bekerja di sektor informal, kerah biru, dan kelompok yang mengandalkan pendapatan harian.
Sebanyak 92 persen rakyat menganggap virus corona Covid-19 mengancam nyawa manusia. Tapi ada perbedaan kekhawatiran antar daerah. Terdapat dua provinsi yang persentase warganya yang menganggap Covid-19 mengancam nyawa sangat tinggi: Sulawesi Selatan (99 persen) dan DKI Jakarta (98 persen). Sementara di Jawa Barat, hanya 77 persen warga yang menganggap virus corona Covid-19 mengancam nyawa.
Mayoritas (52 persen) warga menganggap pemerintah cepat menangani wabah Corona, sementara 41 persen menganggap lambat. Terdapat perbedaan antar provinsi. Sementara mayoritas warga Jawa Tengah (61 persen) dan Jawa Timur (61 persen) menganggap langkah pemerintah cepat; di Jawa Barat hanya 41 persen warga menganggap pemerintah bekerja cepat.
Baca Juga: Wajib Tahu, Ini 3 Tingkatan Penggunaan APD Bagi Tenaga Medis
Demikian pula dengan soal kecepatan pemerintah provinsi. Sementara mayoritas warga Jawa tengah (73 persen), Jawa Timur (68 persen) dan DKI (62 persen) menilai pemerintah provinsi bergerak cepat; di Jawa Barat hanya 39 persen warga menganggap pemerintah provinsi bergerak cepat.
