Infografis
Suara.com - Komisi V DPR mendukung upaya Gubernut DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberhentikan operasional kereta rel listrik atau commuter line seiring akan ditetapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Jabodetabek. Rencananya uji coba penghentian KRL Jabodetabek dilakukan, Sabtu (18/4/2020) besok.
Kekinian Anies sudah menyurati Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan agar menyetujui usulannya menyetop operasi KRL.
"Ya pikir itu langkah yang tepat dalam rangka untuk mengefektifkan pysical distancing itu, karena selama masih terjadi angkutan umum, apalagi kita liat kemarin (KRL) protapnya tidak bisa dilaksanakan karena memang penumpangnya terlalu banyak," kata Wakil Ketua Komisi V Syarif Abdullah Alkadrie kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).
Kebijakan PSBB harus diiringi dengan penjarakan fisik dan peniadaan kerumunan seperti yang kerap terjadi di KRL. Ia menilai, jika penumpukan masih terus terjadi maka PSBB sekalipun akan percuma.
Baca Juga: Terus Melonjak, Hari Ini Masuk 129 Pasien Baru di RSD Wisma Atlet
"Masyarakat kita kan, saya kira belum sampai pada tahap penyadaran, masih memikirkan kepentingan masing-masing. Padahal sekarang ini semakin hari (kasus Covid-19) semakin meningkat. Jadi saya, penyetopan KRL langkah yang sangat efektif, hentikan dulu," ujarnya.
Syarief meminta pemerintah memperhatikan keseluruhan aspek sebelum benar-benar menyetop operasi KRL. Sebab, penyetopan itu akan berdampak besar terutama bagi masyrakat di luar Jakarta yang masih memerlukan transportasi lantaran harus tetap bekerja.
Untuk itu, Syarief meminta agar perusahaan dapat memberlakukan work from home (WFH) kepada karyawannya sesuai imbauan pemerintah. Sekalipun tidak bisa menerapkan WFH untuk beberapa sektor, Syaried menyarankan agar perusahaan dapat memfasilitasi transportasi antar jemput bagi karyawan yang tidak bisa menggunakan transportasi umum semisal KRL akibat pembatasan.
"Tapi yang harus jadi perhatian juga pihak perusahaan, misalkan mereka mengatur karyawannya. Kami harapkan swasta tidak hanya bertumpu pada pemerintah. Bagi pengusaha, harusnya ikut berpatisipasi, artinya selama pengertian ini, mereka tetap dipenuhi kewajiban supaya yang tinggal di rumah, tidak menjadi persoalan secara sosial," ujar Syarief.
"Namun dengan demikian tentu pemerintah memenuhi terhadap kebutuhan pokok bagi mereka yang tidak bisa bekerja saat ini. Ya itukan sesuai dengan ketentuan," tandasnya.
Baca Juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Petani Ogan Komering Ilir Panen Raya
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan ditunggu untuk memberhentikan operasional kereta listrik atau KRL Jabodetabek selama wabah virus corona. Sebab Jabodetabek akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai 18 April besok. Kebijakan itu ditunggu oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies sudah mengusulkan ke Luhut.
“Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan agar operasi kereta komuter dihentikan dulu selama PSBB berlangsung,” katanya dalam rapat bersama Timwas Penanggulangan COVID-19 DPR RI di Jakarta, Kamis (17/4/2020) kemarin.
Anies mengatakan pihak Kementerian Perhubungan saat ini sedang membahas terkait usulan tersebut dan ada kemungkinan penghentian operasi KRL disetujui jika bantuan sosial telah diberikan.
“Mereka sedang membahas dan menurut jawaban yang diterima jika nanti bantuan sosial sudah berhasil diturunkan maka pembatasan operasi akan dilakukan,” ujarnya.
