Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin dan Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menggugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi dampak ekonomi akibat virus Corona Covid-19 ke Mahkamah Konstitusi.
Berkas laporan mereka tercatat di situs resmi MK dengan nomor 1962/PAN.MK/IV/2020 dan diterima dan dicap resmi MK pada 14 April 2020 pukul 19.07 WIB.
"Ya betul," kata Din Syamsuddin saat dikonfirmasi, Kamis (16/4/2020).
Amien dan Din tidak sendirian, mereka menggugat bersama 22 orang lainnya dengan permohonan uji materi terhadap Pasal 2 Ayat (1) huruf a Angka 1, Angka 2 dan Angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
Baca Juga: Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira: Ada Perppu, Artinya Krisis Cukup Gawat
Mereka beanggapan ketika pasal tersebut dianggap bermasalah karena disebut tidak dapat dijadikan objek gugatan peradilan serta dapat menjadi celah korupsi dalam mengelola dana penanganan pandemi Virus Corona.
Ke-24 penggugat itu antara lain:
Sirajuddin (Din) Syamsuddin, Sri Edi Swasono, Amien Rais, Marwan Batubara, Hatta Taliwang, Taufan Maulamin, Syamsulbalda, Abdurrahman Syebubakar, M Ramli Kamidin, MS Kaban, Darmayanto, Gunawan Adji,
Indra Wardhana, Abdullah Hehamahua, Adhie M Masardi, Agus Muhammad Mahsum, Ahmad Redi, Bambang Soetedjo, Mamun Murod, Indra Adil, Masri Sitanggang, Sayuti Asyathri, Muslim Arbi, dan Roosalina Berlian.
Baca Juga: ICW Curiga Ada Upaya Selipkan Omnibus Law Melalui Perppu Corona
