Infografis
Suara.com - Beredar video yang memperlihatkan warga menolak kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali.
Rencananya para pekerja migran ini akan dikarantina di sebuah hotel yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga.
Video tersebut diunggah akun Instagram @denpasar.viral pada Rabu (15/4/2020).
Dalam video itu, terlihat sejumlah pria memakai masker. Mereka berteriak ke arah bus yang mengangkut pekerja migran yang akan dikarantina.
Baca Juga: Kota Denpasar Komitmen Melindungi Lahan Pertanian
Warga berteriak ke arah bus tersebut dan meminta pengemudinya untuk mundur. Mereka juga terlihat memblokade jalan dengan pot bunga.
Petugas yang mengawal bus tersebut berusaha menenangkan puluhan warga. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak.
Dilaporkan BeritaBali.com---jaringan Suara.com, Kamis (16/4/2020), minimnya sosialisasi serta posisi hotel yang berada di dekat pemukiman diduga menjadi alasan warga melakukan penolakan.
Sebanyak 24 pekerja migran direncanakan akan mulai menjalani karantina di salah satu hotel di wilayah tersebut pada Rabu (15/04/2020) malam.
Perbekel Desa Sengkidu, I Wayan Darpi kepada awak media mengatakan, secara umum warga setempat belum bisa menerima kedatangan pekerja migran untuk dikarantina di Hotel Rama.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Ariel Noah Jadi Relawan Medis Tangani Pasien Corona?
Menurutnya, penolakan warga terjadi karena beberapa faktor seperti sosialisasi yang terlalu mendadak sehingga pemahaman masyarakat menjadi berbeda-beda.
"Masyarakat berharap agar jangan di hotel ini dikarantina, mereka berharap jika mencari tempat karantina paling tidak hotel yang jauh dari pemukiman, kalau tempat milik pemerintah juga diusahakan jauh dari pemukiman, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan Covid-19," kata I Wayan Darpi.
Sebelumnya, Perbekel sendiri bersama tokoh masyarakat telah berusaha memohon kepada masyarakat agar mau menerima warga PMI demi rasa kemanusiaan.
"Saya yakin yang datang ini adalah warga sehat, karena karantina 14 hari ini adalah standar WHO sehingga harus dijalani, pemerintah sudah berupaya mencari jalan terbaik tetapi fakta di lapangan seperti ini," ujarnya.
Darpi menambahkan "Saya selaku kepala desa minta maaf atas kejadian ini semoga selanjutnya masyarakat bisa semakin terbuka menerima hal ini sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat yang merasa dikucilkan".
