Infografis
Suara.com - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar pemerintah tak lagi lambat dan tarik ulur soal keputusan larangan mudik sehubungan dengan pembatasan sosial yang berlangsung di ibu kota.
Fadli Zon menilai pemerintah telah terlambat dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta dan beberapa kota sekitarnya seperti Depok, Bogor, dan Bekasi.
"Meski terlambat, akibat kurang responsif pemerintah pusat; namun penerapan status ini masih lebih baik daripada diambangkan sebagaimana berlangsung lebih sebulan ini," tulis Fadli Zon, Rabu (15/4/2020).
Fadli Zon pun berharap agar ke depan pemerintah tak lagi lambat dalam mengambil keputusan untuk mencegah penyebaran covid-19. Termasuk keputusan mengenai pelarangan mudik.
Baca Juga: Dicari! Sopir Pembawa 7 Warga Timor Leste Positif Corona di NTT
"Salah satu keputusan urgen yang dikeluarkan pemerintah adalah larangan mudik. Saya heran, kenapa sejauh ini pemerintah masih tarik ulur isu mudik ini. Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat," lanjut Fadli.
Ia membandingkan dengan keputusan pencegahan penyebaran covid-19 yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan seperti ibadah haji yang sudah memiliki aturan tegas untuk dibatasi bahkan dilarang di negara-negara lain.
Fadli Zon menyebutkan bahwa otoritas keagamaan di Indonesia juga mengeluarkan fatwa untuk melarang dan membatasi ibadah keagamaan yang diikuti jamaah dalam jumlah besar.
Namun, Fadli Zon tak melihat adanya keputusan tegas serupa yang dilakukan terkait dengan aturan mudik.
"Pemerintah terkesan seperti enggan kehilangan muka dan popularitas jika mengambil keputusan tidak populer tersebut," imbuh Fadli Zon.
Baca Juga: Penari Peti Mati asal Ghana yang Viral Ternyata Idolakan Lionel Messi
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa mudik bukan lah ibadah yang wajib dilakukan. Sementara ibadah keagamaan yang hukumnya wajib sudah disesuaikan dengan kondisi darurat kesehatan.
"Mestinya soal mudik ini lebih mudah dibatasi dan dikontrol pemerintah. Syaratnya hanya butuh sikap tegas dari pemerintah alias tidak mencla-mencle," tambah Fadli Zon.
Ia pun menyebut bahwa beberapa otoritas dan organisasi keagamaan telah mengeluarkan imbauan terkait mudik.
Fadli Zon menyebut, Sekjen MUI telah mengeluarkan fatwa haram untuk mudik ketika pandemi. Pun Muhammadiyah yang telah mengeluarkan pengumuman bahwa dengan tidak mudik adalah sebuah bentuk jihad kemanusiaan.
Ia yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau meminta agar, "Orang-orang Minang di perantuan menunda mudik tahun ini, sampai situasi kondusif."
Fadli pun berpendapat, "lembaga-lembaga keagamaan sebenarnya sudah satu suara menanggapi kondisi darurat ini. Agak aneh malah pemerintah tidak tegas dan terkesan menunda-nunda dan mengambangkan isu ini."
Menurutnya, bila pemerintah tak segera mengumumkan larangan mudik, maka status PSBB Jakarta dan kota sekitarnya tidak akan berarti.
