Cek Fakta
Suara.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Adamas Belva Syah Devara menyatakan siap mundur dari jabatannya jika terbukti ada konflik kepentingan dalam penunjukkan Ruangguru sebagai mitra pemerintah di program Kartu Prakerja.
Belva sendiri merupakan pendiri dan CEO Ruangguru. Ia dituding memanfaatkan jabatannya untuk memuluskan perusahaan miliknya menjadi mitra resmi pementah di salah satu program unggulan Jokowi itu.
"Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga. Saya tidak mau menyalahi aturan apapun," kata Belva melalui akun Twitter miliknya @AdamasBelva, Rabu (15/4/2020).
Meskipun tidak ada aturan yang dilanggar, lanjut Belva, ia telah menawarkan diri untuk mundur. Hal ini demi menghindari asumsi konflik kepentingan.
Baca Juga: Dicegat Jurnalis Pulang Naik Mobil B 3 DKI, Riza Patria: Besok Ada Agenda
"Saya siap dan sudah menawarkan mundur. Namun keputusan mundur adalah keputusan besar dan harus didiskusikan dengan Istana. Mohon dipahami bukan hanya masalah mau atau tidak," ungkapnya.
Belva menjelaskan, ia sama sekali tidak terlibat dalam proses penunjukkan mitra untuk Kartu Prakerja. Semua mitra dipilih dalam rapat Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana, ia mengklaim tidak pernah hadir dalam rapat tersebut.
Terlebih, mitra resmi yang ditunjuk oleh pemerintah juga bukan hanya Ruangguru, melainkan ada mitra lain yang semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir 2019 yang dibuka untuk umum.
Belva juga mengaku telah mendirikan Skill Academy, eksistensi dari produk Ruangguru, sejak 2019 dan memiliki lebih dari 1 juta pengguna. Ia menyebut wajar bila platform miliknya terpilih menjadi mitra pemerintah.
"Saya sekali lagi tidak ikut dalam keputusan apapun, bukan pejabat pengadaan, bukan pejabat pembuat komitmen," jelasnya.
Baca Juga: Di tengah Pandemi Covid-19, Unduhan TikTok versi Android Tembus 1 Miliar
Sejak awal sebelum menerima tawaran menjadi stafsus, Belva sempat menanyakan apakah ia harus mundur dari perusahaan yang dirintis. Istana menegaskan tidak perlu mundur karena ada mekanisme batasan wewenang, dimana stafsus tidak berhak membuat keputusan.
