Infografis
Suara.com - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melantik empat orang dari sejumlah nama yang mengikuti seleksi jabatan struktural di komisi antirasuah itu pada Selasa (15/4/2020).
Mereka adalah Brigjen Pol Karyoto sebagai Deputi Penindakan, Mochamad Hadiyana sebagai Deputi Informasi dan Data, Kombes Pol Endar Priantor sebagai Direktur Penyelidikan, dan Ahmad Burhanudin sebagai Kepala Biro Hukum.
Terpilihnya keempat orang itu merupakan rangkaian polemik lanjutan sejak KPK dipimpin oleh Firli Bahuri. Terkait hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai setidaknya terdapat tiga permasalahan.
Pertama, proses seleksi dilakukan secara tertutup. KPK tidak transparan dan akuntabel. Hal ini terbukti dari jadwal yang telat disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK.
Baca Juga: KPK Baru Saja Seleksi Pejabat Baru, Pukat UGM Sebut Proses Seleksinya Buruk
Berdasarkan hasil ICW, proses seleksi telah berlangsung sejak tanggal 5 Maret 2020. Namun jadwal mengenai tahapan seleksi baru diumumkan pada tanggal 31 Maret.
Selain jadwal, KPK pun tidak transparan terkait dengan para calon yang mengikuti seleksi pada setiap jabatan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa KPK sedang berusaha menutupi informasi demi menguntungkan beberapa pihak.
Padahal jelas apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas dan wewenang KPK dilakukan berlandaskan pada keterbukaan dan akuntabilitas.
"Dengan mengabaikan aspek transparansi tersebut, pimpinan KPK berpotensi melanggar prinsip yang telah dimandatkan dalam UU," kata Wana Alamsyah, peneliti ICW dalam keterangan pers pada Rabu (15/4/2020).
Kedua, tidak ada ruang bagi warga maupun pihak eksternal untuk berpartisipasi memberikan masukkan. Dalam proses seleksi jabatan publik yang pernah dilakukan oleh KPK ataupun institusi lainnya, kerap kali warga dan pihak eksternal diminta untuk memberikan catatan terhadap calon yang akan menduduki jabatan publik.
Baca Juga: Bidang Penindakan KPK Didominasi Polisi, Pukat UGM: KPK Cita Rasa Polri
Namun, informasi mengenai nama kandidat pun tidak diungkapkan semuanya ke publik oleh KPK. Hal ini makin menguatkan adanya nuansa yang sedang ditutupi oleh KPK dalam rangka menujuk beberapa pihak semakin terlihat.
