Infografis
"Kami mengingatkan, alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran, dan kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai e-RDKK. Bagi yang tidak sesuai kriteria, silakan menggunakan pupuk non subsidi," ujar Sarwo.
Ia mengimbau pemerintah daerah segera mendistribusikan pupuk bersubsidi untuk petani. Hal ini untuk menepis isu kelangkaan pupuk yang dilakukan oknum-oknum yang ingin menyalahi aturan pendistribusian pupuk.
"Alokasi pupuk untuk daerah diberikan sesuai dengan e-RDKK yang diajukan. Ketersediaan ada, tinggal didistribusikan. Namun harus sesuai aturan jangan sampai isu ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Sarwo.
Penambahan alokasi pupuk bersubsidi dari pusat, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo ini, tentunya membawa angin segar kepada petani, yang erat kaitannya dengan pemenuhan pupuk yang dibutuhkan.
Baca Juga: Capai Indonesia Lumbung Pangan 2045, Kementan Optimalisasi Irigasi
Penetapan kenaikan alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sejak akhir Maret lalu. Tentunya hal ini untuk meningkatkan produktivitas hasil petanian para petani.
“Dari data yang kami peroleh untuk penambahan alokasi terbesar ada pada pupuk jenis NPK, yakni mendapat tambahan sebanyak 14.489 ton dan pupuk organik sebanyak 12.638 ton,” ujar Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian DKPP, Bambang Suprayitno..
Hal yang dapat menjadi pertimbangan pusat terhadap alokasi pupuk bersubsidi adalah serapan pupuk bersubsidi yang telah terjadi pada tahun sebelumnya, sehingga perubahan alokasi pupuk dapat dilakukan perubahan.
Menurut Bambang, berada dalam kondisi pandemi seperti saat ini, ketersediaan pangan sangat diperlukan. Oleh karenanya, alokasi dan ketersediaan pupuk diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani.
“Tentunya kami berupaya agar ketersediaan pangan tidak terpengaruh saat kondisi seperti ini, penambahan alokasi pupuk tentu menjadi salah satu solusinya,” tuturnya.
Baca Juga: Antisipasi Kemarau 2020, Kementan Bangun Embung dan Parit
