Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpesan agar seluruh warga DKI Jakarta untuk tidak menjadikan beban dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diberlakukan pada pukul 00.00 WIB.
Dia meminta agar warga Ibu Kota bisa menjadikan momentum PSBB ini untuk mengeratkan solidaritas kepada sesama warga.
"Jadikan ini bukan sebagai sebuah penderitaan. Jadikan ini sebagai kesempatan untuk mengeratkan di antara kita namanya memang pembatasan sosial tapi harus menjadi saat penuh solidaritas sosial," kata Anies di Balai Kota, Kamis (9/4/2020) malam.
Dia menyerukan agar warga bisa menjadikan PSBB ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepada daerah lain jika warga Ibu Kota bisa memiliki tingkat kedisplinan yang tinggi.
Baca Juga: Anies Akan Proses Hukum Warga yang Tak Bisa Diingatkan saat PSBB
"Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan ke Jakarta yang pertama kali melaksanakan PSBB Ini. Sementara masalah ini sudah dialami di 33 deerah. Kita harus tunjukan Jakarta, bahwa kita bisa disiplin, kita bisa pegang komitmen, kita bisa melindungi diri kita," kata dia.
"Jadikan 14 hari kedepan sebagai mudah-mudahan daerah lain tidak harus mengalami seperti kita. Tapi kita bisa mengirimkan pesan kepada seluruh wilayah Indonesia seluruh bangsa dari seluruh ke dunia bahwa di tempat ini, di kota ini, kita harus pengurangan kegiatan di luar, kita bisa laksanakan dengan disiplin."
Sebelumnya, Anies mengatakan, kebijakan PSBB ini diberlakukan selama 14 hari terhitung dari tanggal 10 hingga 23 April 2020.
Aturan ini dibuat dengan merujuk Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19. Pergub ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan PSBB di DKI Jakarta.
"Pukul 00.00 WIB 10 April, Pergub nomor 33 tahun 2020 sudah tuntas dan Pergub ini memiliki 28 pasal yang mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di kota Jakarta," ujar Anies.
Baca Juga: Ojol Dilarang Ambil Penumpang saat PSBB Jakarta: Anak Istri Kami Makan Apa?
Anies mengatakan Pergub ini akan mengatur soal berbagai aspek. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan transportasi.
