Infografis
Suara.com - Aktivis dan founder Lokataru, Haris Azhar, menilai pemberian uang muka ratusan juta ke seluruh anggota DPR RI untuk pembelian kendaraan tidak pantas. Apalagi kata Haris, dilakukan di tengah pandemi virus corona atau covid-19.
Haris menyebut pandemi covid-19 di Indonesia membuat sejumlah masyarakat kesulitan mendapatkan pendapatan hingga kehilangan pekerjaan.
Haris menilai anggaran yang dikeluarkan hanya untuk pembelian mobil bagi anggota DPR RI tersebut menyangkut sensibilitas para pejabat terhadap kondisi pandemi Covid-19 di tanah air.
"Ini soal sensibilitas pejabat terhadap kondisi wabah Corona dan soal sensibilitas pada hutang negara. Jelas-jelas negara baru umumkan sudah berhutang lagi, kok malah ada anggota DPR habis habiskan uang negara," kata Haris saat dihubungi Suara.com, Rabu (8/4/2020).
Baca Juga: Rakyat Susah karena Corona, Anggota DPR Justru Dikasih Uang Beli Mobil
Menurut Haris, jika ada anggota DPR RI yang ngantor tanpa menggunakan kendaraan pribadi tidak masalah jika diberikan mobil dinas baru. Ia menyebut hampir seluruh politkus yang jadi anggota DPR merupakan orang kaya.
"Kalau ada anggota DPR yang ke kantor naik ojek, bolehlah dibelikan mobil. Tapi setahu saya anggota DPR mah kaya-kaya," ucapnya.
Sebelumnya, sebuah surat yang dibuat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial Twitter. Pasalnya, surat itu berisikan aturan pembayaran uang muka pembelian kendaraan bagi anggota DPR RI sebesar Rp 116.650.000.
![Surat itu bernomor SJ/8424/Setjen dan BK DPR RI/PK.02/2020 tentang pemberian uang muka mobil untuk anggota DPR RI. [Setjen DPR]](https://media.suara.com/pictures/original/2020/04/08/72952-anggota-dpr-ri-dapat-uang-beli-mobil.jpg)
Surat itu bernomor SJ/8424/Setjen dan BK DPR RI/PK.02/2020 yang diteken oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Senin, 6 Maret 2020. Surat tersebut ditujukan bagi seluruh anggota DPR RI.
Dalam konsiderannya, surat itu mengacu pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
Baca Juga: DPR Usul Bantu Lawan Corona Pakai Dana Haji, Ini Respons Menag
"Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberikan per periode masa jabatan dan diterima setelah enam bulan sejak dilantik".
