Infografis
Suara.com - Organisasi Papua Merdeka (OPM) menawarkan gencatan senjata di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).
Namun, opsi gencatan senjata itu juga harus disepakati pemerintah dengan turut menarik seluruh pasukan militer non organik dari Papua.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sembom membenarkan kabar tersebut.
Ia pun menekankan bahwa opsi itu juga harus disetujui pemerintah dengan menghentikan serta menarik pasukan militer non-organik.
Baca Juga: Berahi Menggebu Pria Teler, Paksa Pacarnya ML Tapi Keburu Loyo
"Ya, benar dan itu jika Indonesia tarik semua militer non-organik dari Papua. Karena faktanya sekarang TNI-Polri sedang lalukan mobilisasi militer dalam jumlah besar dan lakukan operasi militer di Ndugama, Lani Jaya, Timika, Tembagapura dan Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang," kata Sebby saat dihubungi wartawan, Kamis (8/4/2020).
Secara garis besar, opsi gencatan senjata yang ditawarkan OPM harus juga diterima pemerintah untuk tidak melakukan operasi militer di pulau Cenderawasih itu.
Sebby pun mengirimkan keterangan tertulis yang dibuat oleh Ketua OPM-TPNPB Jeffrey Bomanak. Keterangan tertulis itu dibuat dari markas besar OPM-TPNPB Victoria pada Rabu, 8 April 2020.
Dalam keterangannya, Jeffrey mengatakan bahwa OPM-TPNPB juga ikut mendukung dalam memerangi epidemi Covid-19 yang dianggapnya sudah mengancam kehidupan manusia.
Jeffrey menjelaskan hingga saat ini perang antara OPM dan pasukan militer masih berjalan terutama di sejumlah titik vital seperti di area pertambangan Freeport, Tembagapura, Timika.
Baca Juga: Cerita Ma'ruf, Ketakutan Pulang karena Tumpukan Karung Berisi Ular Piton
Kontak senjata juga masih terjadi di Intan Jaya, Ndugama Kodap III, Pegunungan Bintang serta markas besar OPM-TPNPB Victoria. Penambahan jumlah pasukan militer juga disebutkan masih dilakukan pemerintah.
"Dan juga OPM-TPNPB tetap menghargai negara negara tenaga yang memiliki komitmen untuk memerangi global epidemi Covid-19 seperti Papua Nugini, Australia, dan Timur Leste maka OPM-TPNPB harus mengeluarkan statement dan komitmen ini agar Indonesia tidak bertindak sembarang dengan operasi militer yang di dalamnya akan menyebarkan virus Corona bagi negara-negara lain," tulis Jeffrey.
Jeffrey juga menuliskan kalau secara terbuka OPM-TPNPB telah menawarkan komitmen tersebut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai bentuk mewujudkan aturan internasional yang dikeluarkan PBB dalam memerangi pandemi Covid-19.
"Maka itu OPM-TPNPB meminta agar Indonesia menghargai itikad baik PBB Dan OPM-TPNPB demi dan untuk kemanusiaan dan keadilan dunia," ujar Jeffrey.
