Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan Pembatasan Sosial Bersakla Besar (PSBB) mulai Jumat 10 April mendatang. Keputusan ini dinilai harus memperhitungkan aspek keamanan, sosial dan politik.
Jika ada konflik dinilai akan memperburuk penyebaran virus corona. Selain itu masalah perut atau kebutuhan makanan di masyarakat harus menjadi prioritas.
"Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah strategis," kata Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam kepada jurnalis melalui keterangan tertulis, Rabu (8/4/2020).
Di sisi lain, masalah asupan makan menjadi hal yang penting. Jangan sampai orang-orang yang selama ini tetap berada di jalan berkeliaran karena tidak mendapatkan penghasilan dan tidak bisa memberikan nafkah, sehingga berujung pada asupan makan yang kurang.
Baca Juga: PSBB Jakarta Berlaku Mulai Jumat, Kapolda Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan
Tentu kondisi ini tak diharapkan, asupan makan yang kurang akan berdampak pada penurunan asupan gizi dan selanjutnya akan berpengaruh pada penurunan daya tahan tubuh.
"Di sinilah peran RT/RW untuk mengidentifikasi anggota masyarakatnya yang tidak makan akibat tidak bisa mencari nafkah atas pembatasan dari PSBB ini," ujarnya.
Dia menambahkan, budaya gotong royong, kesetiakawanan harus kembali ditumbuhkan dalam kondisi-kondisi sulit ini. Saling berbagi dan saling menyemangati merupakan hal yang penting.
Apalagi dengan situasi penyebaran yang luar biasa dari penyakit ini, jadi jika ada masyarakat yang mempunyai daya tahan tubuh kurang baik karena kurang asupan makananan, disitulah risiko untuk menderita infeksi oleh virus ini.
"Dan jika ada satu yang terinfeksi maka yang bersangkutan akan menjadi sum lber penularan kepada yang lain begitu seterusnya," imbuhnya.
Baca Juga: Tak Penuhi Kriteria, DIY Pastikan Tidak Terapkan PSBB
