PSBB Jakarta Dinilai Lambat, Ainun Najib: Pingpong yang Bantai Manusia

Rabu, 08 April 2020 | 10:19 WIB
PSBB Jakarta Dinilai Lambat, Ainun Najib: Pingpong yang Bantai Manusia
Ainun Najib (Twitter).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Inisiator situs KawalCOVID-19.id, Ainun Najib menilai gaya birokrasi pemerintah pusat dalam menangani virus corona seperti bola pingpong yang saling lempar ke sana ke mari.

Ia menyebut gaya birokrasi pemerintah pusat dengan istilah pingpong yang membantai manusia.

"Pingpong yang membantai manusia. Berapa yang harusnya bisa terselamatkan kalau saja gerak cepat? Hanya bisa kita ketahui 3-4 minggu lagi. 28 DAYS LATER," tulis Najib.

Cuitan Ainun Najib (Twitter).
Cuitan Ainun Najib (Twitter).

Lewat akun Twitter-nya @ainunnajib, lelaki yang juga menggawangi situs KawalPemilu.org itu melancarkan serangkaian kritik bagi pemerintah pusat terutama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Baca Juga: Mulai 12 April Naik Kereta Api Wajib Pakai Masker

"Enak banget ya jadi Menteri Terawan. Ambil nama setelah menunda-nunda, disebut dia lah yang tetapkan status," kata @ainunnajib.

Najib juga menilai selama ini pemerintah daerah telah mati-matian berjuang dalam mengatasi pandemi corona namun usaha itu selalu terganjal adminstrasi pusat yang dinilai Najib berbelit-belit.

"Yang pusing menghadapi lonjakan kasus ya daerah. Yang disuruh ribet mengajukan usulan dan persyaratan administratif ya daerah. Yang eksekusi detailnya PSBB ya daerah," katanya via Twitter.

Menurut Najib, satu minggu penundaan birokrasi akan melipatgandakan jumlah korban yang terinfeksi virus corona hingga 5-6 kali lipat.

"Satu minggu penundaan birokrasi begini, dampaknya jumlah rakyat terinfeksi dan juga kematian naik 5-6 kali lipat. Satu bulan penundaan sama dengan 1000 kali lipat," tukasnya.

Baca Juga: Akibat Badai Corona, 60 Hotel di Jogja Kini Berhenti Beroperasi

Ia pun meminta agar birokrasi untuk penanganan corona dipangkas. Bahkan, ia berani meminta agar peran Menkes yang hanya memberi izin kebijakan untuk dihapus.

"Pak @jokowi mohon pangkas birokrasi. Kalau peran Menkes value-add cuma kasih stempel, hilangkan saja. Jangan pembantaian massal dengan birokrasi," kata Najib.

Hingga saat ini, jumlah kasus corona di Indonesia semakin bertambah. Tercatat per hari Selasa (7/4/2020), ada 2.738 kasus corona yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sementara itu, jumlah kematian akibat virus ini telah mencapai 221 orang. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI