Periksa Jaksa, KPK: Keterangannya Kuatkan Eks Sekretaris MA Nurhadi Korupsi

Selasa, 07 April 2020 | 19:34 WIB
Periksa Jaksa, KPK: Keterangannya Kuatkan Eks Sekretaris MA Nurhadi Korupsi
Bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman usai diperiksa KPK (Suara.com/Welly)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Jaksa bernama Sri Astuti usai menjalani pemeriksaan oleh peyidik KPK. Sri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Eks Sekretaris MA Nurhadi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa Sri Astuti dimintai keterangannya karena pernah menangani perkara yang diduga adanya keterlibatan Nurhadi dalam kasus suap maupun gratifikasi periode 2011 sampai 2016 selama menjadi Sekretaris Mahkamah Agung (MA).

“Penyidik mengonfirmasi seputar tugas yang bersangkutan (Sri Astuti) yang saat itu selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang diminta oleh BUMN dalam hal ini PT KBN untuk menjadi kuasa dalam gugatan perdata PT MIT di PN Jakarta Utara,” kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (7/4/2020).

Ali menyebut dengan memintai keterangan Jaksa Sri Astuti, membuat pembuktian penyidik KPK semakin kuat dalam menjerat Nurhadi dalam kasus korupsi.

Baca Juga: Ribuan Napi Bebas karena Corona, KPK Singgung Rekomendasi Tata Kelola Lapas

"Keterangan saksi tersebut membantu penyidik KPK untuk menguatkan pembuktian dugaan korupsi yang dilakukan oleh tersangka Nurhadi," tutup Ali.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016.

Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.

Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp 33,1 miliar.

Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar.

Baca Juga: KPK Yakin Hakim Agung Syarifuddin Bawa MA Bebas Korupsi

Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI