Infografis
Suara.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia Mohamad Guntur Romli meminta agar pemerintah bisa tegas menerapkan kebijakan untuk melarang warga mudik.
Guntur Romli meminta agar pemerintah juga memikirkan beban yang akan ditanggung ketika menerapkan imbauan jangan mudik ini.
"Pemerintah harus tegas menerapkan kebijakan #janganmudik, tidak hanya mencegah covid-19 menyebar, tapi juga mudik yang melibatkan puluhan juta orang itu sendiri sudah menguras energi, tidak akan mampu, jangan nambah lagi beban dan kekhawatiran," tulis Guntur Romli melalui Twitter pada Kamis (2/3/2020).
Ia menilai kebijakan ini belum terlambat karena warga yang telah mudik adalah mereka yang kehilangan pekerjaan akibat penerapan WFH.
Baca Juga: Lakukan 5 Hal Ini Saat di Rumah Aja Selama Pandemi Covid-19
"Belum terlambat, karena yang sudah terlanjur mudik adalah pekerja informal yang tidak bisa WFH. Mungkin juga mereka masih KTP asalnya. Saat ekonomi Jabodetabek slow down mereka otomatis pulang," lanjut Romli.
Ia menganjurkan agar pemerintah segera memperketat kebijakan jika larangan mudik diterapkan. Para warga yang belum mudik juga disarankan agar melapor dan melakukan karantina mandiri.
"Yang sudah terlanjur mudik memang harus karantina diri dan juga laporan. Tapi pemerintah harus segera tegas untuk bikin kebijakan," tulisnya sambil menyertakan tagar #janganmudik.
Romli mengaku pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai libur mudik hari raya bisa diganti cukup masuk akal untuk dilakukan.
"Saya lebih setuju apa yang disampaikan Pak @Jokowi hari-hari mudik raya diganti hari-hari lain saat kondisi sudah normal, kalau libur panjang pasti mudik," tutup Romli dalam utasannya.
Baca Juga: Disinfektan Cegah Covid-19 Buatan Sendiri, Bisa untuk Kendaraan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewacanakan untuk mengganti hari libur nasional Idul Fitri di hari lain menyusul terjadinya pandemi Covid-19 atau virus corona baru.
Dalam rapat terbatas bersama menterinya, Presiden Jokowi mengatakan penggantian atau pergeseran hari libur itu merupakan salah satu skenario pemerintah untuk mengantisipasi arus mudik nanti.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah hanya bisa memberikan imbauan agar masyarakat tak mudik demi keselamatan bersama.
"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah. Namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak melaksanaan mudik di tahun ini," ujar Luhut dalam video konferensi pers, Kamis (2/4/2020).
