Cek Fakta
Suara.com - Amnesty International Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah untuk membebaskan narapidana, terutama narapidana anak, melalui sistem asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.
Namun, mereka juga mendesak pemerintah untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam menerapkan keputusan tersebut.
"Narapidana, tahanan serta yang dipenjarakan atas tuduhan makar dan atas tindakan mengekspresikan opininya secara damai harus dibebaskan tanpa syarat," kata Direktur Eksekutif Amnesti International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan pers yang diterima pada Kamis (2/4/2020).
Narapidana, tahanan serta yang dipenjara atas tuduhan makar itu adalah para aktivis Papua. Pemidanaan terhadap mereka, menurut Usman merupakan pemidanaan yang dipaksakan. Lantaran itu, ia menyatakan narapidana tersebut berhak mendapatkan hak atas kesehatan.
Baca Juga: Kebijakan saat Wabah Corona, 5.556 Narapidana Sudah Bebas!
Sehingga sudah seharusnya untuk tujuan perlindungan kesehatan dan pertimbangan rasa keadilan, mereka semua harus dibebaskan tanpa syarat. Ditambah lagi, potensi penularan Covid-19 di penjara sangat rentan, dibawa oleh petugas lapas yang berjaga dan berinteraksi dengan para narapidana.
"Belum lagi tidak ada jaminan mereka dapat mengakses air bersih, sabun, hand sanitizer, masker dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk mencegah penularan virus," katanya.
Dengan pembebasan ini, para narapidana, paling tidak, bisa melakukan social distancing dan melakukan mitigasi terhadap dirinya sendiri. Sebab hampir seluruh penjara dan lapas di Indonesia sudah melebihi daya tampung, overcrowded.
Sementara mereka yang masih berada di dalam tahanan harus mendapat akses pada layanan kesehatan, termasuk akses untuk mendapatkan tes dan upaya pencegahan yang memadai.
"Yang terpenting, segala keputusan mengenai strategi penanganan penyebaran Covid-19 harus mematuhi aturan HAM internasional," tandasnya.
Baca Juga: Buntut Corona, Puluhan Narapidana Nusakambangan Dibebaskan
Awal pekan ini, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memutuskan untuk membebaskan 30.000 narapidana dewasa hingga anak untuk mencegah penyebaran Covid-19.
