Infografis
Suara.com - Komisi III DPR RI menilai kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang membebaskan 30 ribu narapidana, demi menghindari penyebaran virus corona Covid-19 di penjara, bersifat diskriminatif.
Sebab, Kemenkumham memastikan dari 30 ribu narapidana yang dibebaskan lebih awal tersebut tak ada teroris dan koruptor.
Untuk diketahui, narapidana koruptor, teroris, narkotika, dan pelaku pelanggaran HAM berat tak bisa dibebaskan lebih awal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, pengecualian itu seharusnya tidak diterapkan. Sebab, pademi virus corona Covid-19 bisa menyasar siapa saja, termasuk narapidana extraordinary crime.
Baca Juga: Selain Bebaskan Napi, Yasonna Diminta Tutup Penjara Agar Bersih dari Corona
"Saya juga melihat Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 ini juga diskriminatif. Kenapa napi-napi kasus tipikor tidak dimasukan? Karena ini kan kita bicara soal wabah corona. Apakah pak menteri yakin mereka napi tipikor itu tidak kena virus corona?" ujar Nasir Djamil dalam rapat dengar pendapar secara virtual, Rabu (1/4/2020).
Nasir berharap, nantinya Kemenkumham dapat merevisi aturan. Menurutnya, acuan PP Nomor 99 Tahum 2012 juga tidak relevan digunakan lantaran aturan tersebut lebih mengesankan sisi politis ketimbang hukum.
"Oleh karena itu kami berpikir agar Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini juga menyasar napi tipikor. Jadi tak boleh PP 99/2012 itu menghambat. Apalagi kalau mau jujur, PP 99 tahun 2012 itu produk politik ketimbang produk hukum, lebih kental produk politiknya ketimbang produk hukumnya," klaim Nasir.
Penilaian peraturan tersebut diskriminatif juga disamlaikan anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari.
"Tetapi pak menteri, saya mencatat bahwa ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham itu masih diskriminatif karena masih juga tidak memperlakukan seluruh narapidana ini secara sama. Padahal ketika seseorang itu sudah menjadi narapidana tentu statusnya harus sama terlepas dari apapun latar belakang kasusnya," ujar Taufik.
Baca Juga: 30 Ribu Napi Bebas Penjara karena Corona, Banyak dari Sumatara Utara
Ia kemudian meminta agar pemerintah dapat mencabut PP Nomor 99 Tahun 2012. Sebab, menurutnya, jangan sampai keinginan menyelamatkan nyawa narapidana di situasi pandemi corona malah terkendala dengan aturan tersebut.
