Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum ada pemerintah daerah yang melakukan kebijakan karantina wilayah atau local lockdown untuk menekan kasus penyebaran virus Corona (COVID-19).
Menurutnya, pemerintah daerah hanya menerapkan kebijakan seperti pembatasan sosial dan pembatasan lalu lintas. Dia juga menganggap jika penerapan aturan itu lumrah dilakukan untuk mengantisipasi pandemi ini.
"Saya kira sampai saat ini belum ada yang berbeda, dan kita harap tidak ada yang beda. Bahwa ada pembatasan sosial dan lalu lintas, saya kira itu pembatasan-pembatasan yang wajar bahwa daerah ingin mengontrol. Namun tidak dalam bentuk keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang besar atau yang sering dipakai lockdown," ujar Jokowi saat meninjau kesiapan Rumah Sakit Darurat di Pulau Galang, Riau (1/4/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut kebijakan lockdown harus dipahami semua pihak. Lockdown sendiri kata Jokowi yakni bahwa semua aktivitas dan semua transportasi dihentikan.
Baca Juga: Muncul di Belanda, LIPI Tak Menampik Corona Bisa Menyebar dari Tinja Warga
"Lockdown itu apa sih? karena harus sama. Lockdown itu orang gak boleh ke luar rumah, transport berhenti baik bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, Kereta api, pesawat, kegiatan kantor semuanya dihentikan," ucap Jokowi.
Karena itu, pemerintah pusat kata Jokowi tidak mengambil kebijakan lockdown, namun melakukan pembatasan sosial. Hal tersebut kata Jokowi agar aktivitas ekonomi tetap jalan.
"Nah ini yang kita tidak ambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting kita sampaikan sejak awal, social physicial distancing, itu terpenting," kata dia.
Selain itu, Jokowi menjelaskan, alasan tidak menetapkan status lockdown di Indonesia karena telah mempelajari kekurangan dan kelebihan dari kebijakan yang sudah dilakukan di 202 negara yang terkena Covid-19.
Kebijakan tidak melakukan lockdown kata Jokowi menyesuaikan kondisi geografis hingga kemampuan fiskal Indonesia.
Baca Juga: Bermodal Jas Hujan, Nyali Besar Penggali Kubur Jenazah Corona Hadapi Maut
"Karena dari pengalaman-pengalaman 202 negara yang telah buat policy, kami pelajari semuanya ada plus dan minus. Tentu kita sesuaikan dengan kondisi negara kita baik geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, dan kemampuan fiskal kita," katanya.
