Infografis
Suara.com - Seorang pasien positif corona di Cirebon mengirim surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis (26/3/2020). Ia melayangkan sejumlah kritik dan masukan kepada Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Pria yang memiliki nama lengkap Riki Rachman Permana itu menuliskan kritik dan masukan berdasarkan pengalamannya selama dirawat di Unit Isolasi Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Cirebon.
Selama masa isolasi, ia merasakan sendiri bagaimana jalannya sistem kesehatan yang dirancang pemerintah untuk menangani pasien COVID-19. Menurut Riki, ada banyak hal yang masih kurang, salah satunya adalah hasil tes swab yang lama.
Padahal, hasil tes swab COVID-19 adalah pijakan yang digunakan tenaga medis untuk menentukan jenis perawatan bagi pasien. Keterlambatan hasil tes bahkan bisa merenggut nyawa seseorang.
Baca Juga: Siswa Muslim 13 Tahun Jadi Korban Tewas Termuda Akibat Corona di Inggris
"Mewakili seluruh pasien yang saat ini tengah berjuang di ruang isolasi, lewat surat terbuka ini saya berharap Bapak-bapak dapat mendengarkan keluhan dan masukan dari sudut pandang pasien," tulis Riki.
Berikut adalah poin-poin usulan Riki yang disarikan berdasarkan surat terbuka yang ia tulis:
1. Lamanya hasil tes swab keluar.
Riki dinyatakan positif pada tanggal 14 Maret 2020. Ia mengalami sendiri bagaimana hasil tes swab memakan waktu yang sangat lama.
Ia mengaku butuh waktu tujuh hari untuk menunggu hasil positif atau negatif. Padahal, petugas medis baru bisa bertindak jika keputusan ini telah diterima pihak RS.
Baca Juga: CEK FAKTA: Penganut Kristen Lantunkan Asmaul Husna untuk Hadapi Corona?
"Sudah delapan hari kami (pasien) dan RS menunggu hasil swab tanpa ada kejelasan," demikian tulis Riki.
Saat ini, ia masih menunggu hasil tes swab ke-3, 4, dan 5 guna memastikan kondisinya apakah sudah negatif atau masih positif.
Menurut Riki, kejelasan hasil tes ini sangat penting untuk menentukan tindakan bagi pasien. Selain itu, bagi pasien yang sudah positif seperti dirinya, hasil tes lanjutan sangat dibutuhkan sebagai bentuk legitimasi.
Meski kondisinya saat ini telah pulih namun ia harus melapor kepada ketua RT/RW tentang kejelasan statusnya agar masyarakat di sekitarnya merasa tenang.
"Terkesan berlebihan? Namun, itulah kenyataannya Pak," tulisnya.
2. Tim dokter repot dengan urusan birokrasi.
Selain menangani pasien, kenyataannya dokter masih harus menghadiri undangan rapat dari pemerintah daerah seperti dinas kesehatan, Walikota, dan dinas pendidikan. Urusan ini semakin memperberat tugas dokter sehingga tenaganya terkuras habis-habisan.
Riki meminta agar pemerintah tidak merecoki tugas dokter dengan urusan rapat. Jika membutuhkan keterangan, tinggal melakukan video call atau semacamnya. Ia juga meminta agar pemerintah mau melihat kondisi RS dan memberikan suntikan semangat secara langsung kepada tenaga medis.
"Tidak perlulah dokter diminta rapat berjam-jam. Gunakanlah kepekaan Bapak dan Ibu pemimpin di daerah untuk sesekali melihat kondisi RS," ujarnya.
3. Memastikan ketersediaan APD.
Riki juga meminta agar pemerintah bertanggungjawab memenuhi ketersediaan APD bagi para petugas medis. Menurutnya, jika pemerintah telah merilis sejumlah RS rujukan corona maka harus bersedia menyediakan kelengkapan APD sesuai kebutuhan.
"Jika pemerintah telah merilis 132 RS rujukan, menambah 109 RS TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN maka sebagai implikasinya secara fair Bapak pun harus dapat menyediakan dan memastikan ketersediaan APD," tulis Riki.
Riki mengambil contoh RSD Gunung Jati Cirebon, tempat ia dirawat yang telah menerima bantuan 100 APD. Jumlah itu pun tidak cukup karena setiap harinya jumlah pasien corona semakin bertambah.
Surat terbuka yang ia rilis di media sosial itu berhasil memperoleh perhatian publik. Banyak tokoh yang merespon suratnya, salah satunya adalah Belva Devara, CEO Ruangguru dan staf khusus kepresidenan.
"Baik, insya Allah saya sampaikan. Semoga cepat pulih. Mas saya DM ya," tulisnya via Twitter @AdamasBelva.
