Infografis
1. Setiap Pegawai Negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Penguasa Darurat Sipil
Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 12 Ayat 1.
Di daerah yang menyatakan dalam keadaan darurat sipil, setiap pegawai negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Penguasa Darurat Sipil, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan itu.
2. Pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman dibatasi
Baca Juga: Arti Darurat Sipil, Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Istilah Lainnya
Pembatasan ini tercantum dalam Pasal 13, yang berbunyi:
Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.
BACA JUGA: Fajdroel Klaim Darurat Sipil Langkah Terakhir, Ferdinand: Kau Ini Siapa?
3. Tempat-tempat digeledah sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyainya
Penguasa Darurat Sipil atau dapat menyuruh atas namanya pejabat polisi atau pejabat pengusut lainnya untuk melakukan penggeledahan.
Baca Juga: Soal Darurat Sipil, Jokowi Dinilai Bisa Langgar HAM dan Lepas Tanggungjawab
Hal ini sesuai dengan Pasal 14 yang berbunyi:
