Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan akan diiringi dengan Darurat Sipil dalam penanganan wabah Covid-19.
Opsi tersebut kini menjadi polemik lantaran dinilai tidak sesuai dengan penanganan yang tertulis dalam UU Karantina Kesehatan. Opsi yang dipilih Jokowi itu, membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menentang kebijakan tersebut.
"Untuk darurat sipil, Komnas HAM berharap status tersebut tidak diterapkan," Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Selasa (31/3/2020).
Dia mengatakan, karakter dasar darurat sipil berbeda dengan kondisi darurat kesehatan yang terjadi saat ini. Dalam pengalaman darurat sipil, yang terjadi merupakan situasi ketakuan di masyarakat, sehingga menimbulkan tindakan koersif atau pengendalian sosial dengan tindakan kekerasan fisik dari aparat.
Baca Juga: Sebut Darurat Sipil Tak Relevan, Fraksi Gerindra Usul Karantina Kesehatan
"Tindakan koersif berpotensi menimbulkan chaos dan pelanggaran HAM terjadi secara masif," ujarnya.
Menurut dia, yang diperlukan dalam penanganan Covid-19 adalah membangun kesadaran dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan bersolidaritas. Terutama membangun kepercayaan dari semua pihak. Termasuk kekompakan langkah dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Ide terkait Darurat Sipil potensial merusak (tatanan) yang sudah terbangun. Dan ini akan menimbulkan sejarah suram bangsa kita yang seharusnya bisa kita hindari," kata dia.
Kebijakan PSBB yang telah diumumkan untuk diambil juga menimbulkan kegelisahan publik dan berpotensi menurunnya tingkat kepercayaan publik. Jika merujuk pada pasal 59 UU Karantina Kesehatan, maka Pemerintah Pusat lepas tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat.
Berkembang pertanyaan di publik, mengapa tidak menggunakan pasal 55 yang secara jelas mengatur bahwa rakyat dijamin pemenuhan hidup sehari-hari oleh Pemerintah.
Baca Juga: Arti Darurat Sipil, Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Istilah Lainnya
"Terkait jaminan hidup ini, PSBB dan Darurat Sipil secara nyata tidak memberikan jaminan kebutuhan hidup sehari ketika prosesnya berlangsung," tuturnya.
Dia menambahkan, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan bantuan langsung sebagai jaminan kehidup sehari hari selama proses penanganan covid-19, khususnya jika diterapkan skema pasal 49 sampai 59 UU karantina kesehatan.
Oleh karena itu, Pemerintah harus segara membuat kebijakan jaminan kebutuhan hidup, apalagi opsi kebijakan PSBB telah dipilih. Tanpa jaminan ini, potensial kebijakan PSBB melahirkan berbagai pelanggran HAM dan juga potensial menimbulkan tindakan koersif yang masif dan meluas.
"Sekali lagi salah satu rekomendasi Komnas HAM dari 18 rekomendasi yang diberikan kepada presiden adalah bantuan langsung."
