Infografis
Suara.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengurungkan niatnya menerapkan darurat sipil untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19).
Menurut dia, penerapan darurat sipil dinilai tidak sinkron dengan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan Covid-19 di Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa karakter dasar darurat sipil itu berbeda jauh dengan kondisi darurat kesehatan yang saat ini sedang terjadi. Apalagi menurut ia kebutuhkan kebijakannya juga sangat berbeda jauh.
Kalau darurat sipil diaktifkan dalam kondisi seperti ini, justru yang ada malah menimbulkan kekacauan dan melahirkan pelanggaran HAM.
Baca Juga: Cegah Corona Pakai Darurat Sipil, Anggota DPR: Jokowi Blunder
"Dalam pengalaman darurat sipil yang terjadi adalah situasi ketakuan, banyak terjadi tindakan koersif dan malah potensial menimbukan chaos. Pelanggaran HAM terjadi secara masif," kata Choirul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3/2020).
Justru menurutnya yang harus dilakukan pemerintah ialah mengajak masyarakat membangun kesadaran dan partisipasi atau solidaritas secara serius. Khususnya pemerintah harus membangun kepercayaan dari semua pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah untuk bisa bekerja satu langkah dan satu platform kebijakan.
"Modalitas untuk membangun kepercayaan, solidatitas dan kesadaran telah tumbuh kembang dengan baik. Ide terkait darurat sipil potensial merusak yang sudah terbangun dan ini akan menimbulkan sejarah suram bangsa kita, yang seharusnya bisa kita hindari," ujarnya.
Selain itu, Jokowi sempat mengumumkan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena dirasa kebijakan social distancing tidak mulus dilaksanakan masyarakat sehingga penyebaran Covid-19 pun tetap berjalan. Menanggapi itu, Chorul merasa hadirnya PSBB justru malah membuat publik gelisah dan menurunkan kepercayaannya kepada pemerintah.
Kalau merujuk kepada Pasal 59 Undang-undang Tentang Karantina Kesehatan, Pemerintah pusat melepas tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat.
Baca Juga: 12 Wewenang Pemerintah saat Darurat Sipil Menurut UU Keadaan Bahaya
"Terkait jaminan hidup ini, PSBB dan Darurat Sipil secara nyata tidak memberikan jaminan kebutuhan hidup sehari ketika prosesnya sedang berlangsung," tuturnya.
