Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk turut menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dalam pasal dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Pasal TPPU tersebut dapat disangkakan, bila Nurhadi terbukti. KPK akan menelusuri salah satunya dari temuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang telah diserahkan ke KPK dengan memberikan tiga copy kwitansi dugaan terkait pembayaran cicilan unit apartemen District 8 Jalan Senopati 8 Jaksel oleh Tin Zuraida atau istri dari buronan Nurhadi.
"Tidak menutup kemungkinan dapat pula dikembangkan ke pasal TPPU, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup baik saat penyidikan maupun fakta-fakta dipersidangan nantinya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dikonfiramasi, Jumat (27/3/2020).
Menurut Ali, KPK kini masih terus melengkapi berkas perkara Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono dan penyuap Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto dalam kasus suap dan gratifikasi perkara di MA tahun 2011-2016.
Baca Juga: Peneliti: Separuh Penduduk Indonesia Bakal Terinfeksi Jika Tak Lockdown
"Saat ini kami fokus lebih dahulu melengkapi berkas perkara untuk pembuktian pasal-pasal yang di persangkakan saat ini," ujar Ali
Ali menyebut, KPK pun mengucapkan terima kasih atas perbantuan informasi dari masyarakat termasuk dari koordinator MAKI.
"Informasi tersebut, tentunya akan menjadi tambahan data yang sudah kami miliki terkait perkara ini," ujar Ali
Ali menegaskan bahwa KPK terus melakukan perburuan untuk menangkap Nurhadi Cs. Sekaligus, minta kontribusinmasyaralat bila melihat para buronan agar melapor ke KPK.
"Masih terus mengejar untuk menangkap buronan Nurhadi dan kawan-kawan. Kami juga tetap menghimbau dan mengharapkan partisipasi masyarakat, apabila menemukan keberadaan Tsk NHD dkk untuk segera melaporkan kepada KPK melalui Call Center 198," tutup Ali
Baca Juga: Ridwan Kamil Kembali Tes Virus Corona, Hasilnya Mengejutkan
Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.
