Infografis
Suara.com - Korlantas Polri masih menunggu keputusan pemerintah terkait rencana larangan mudik Lebaran 2020. Keputusan tersebut nantinya akan menjadi dasar kepolisian dalam menyusun skema lalu lintas mudik di tengah mewabahnya pandemi virus corona atau Covid-19.
Kepala Korlantas Polri, Irjen Istiono mengatakan, hingga kekinian pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait mudik Lebaran 2020, sebelum akhirnya menyusun skema lalu lintas. Misalnya, apakah nantinya mudik lebaran itu dilarang atau ada imbauan khusus dari pemerintah.
"Tunggu keputusan pemerintah saja, skenario itu kita susun, apakah mudik 2020 ini imbauan atau larangan," kata Istiono saat dikonfirmasi, Kamis (26/3/2020).
Kendati demikian, Istiono mengatakan, saat ini pihaknya berpegang teguh pada Maklumat Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz yang memerintahkan untuk menertibkan masyarakat yang masih berkerumun di tengah mewabahnya Covid-19. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan potensi penyebaran virus asal Wuhan, China tersebut.
Baca Juga: Ribuan Warga Mudik, Jumlah Pasien Positif Corona di Jateng Terus Bertambah
"Yang jelas Polri telah melaksanakan maklumat Kapolri tentang larangan berkerumun, pencegahan virus Covid-19 di seluruh Indonesia," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan, tengah mempertimbangkan opsi mengenai pelarangan mudik Lebaran 2020 guna mencegah penyebaran Covid-19.
Staf Khusus Menko Maritim dan Investasi Bidang Kelembagaan dan Media Jodi Mahardi menyampaikan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan secara serius opsi terkait pelarangan mudik Lebaran 2020. Sebab, dia menyampaikan semua pihak pada dasarnya telah bersepakat bahwa hal yang paling utama dan penting yakni menjaga keselamatan masyarakat.
Jodi lantas menjelaskan, Kemenko Maritim dan Investasi telah menggelar dua kali rapat koordinasi mengenai mudik Lebaran yang dihadiri sejumlah kementerian/lembaga termasuk Kemenko Polhukam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta TNI dan Polri.
Jodi yang juga Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi mengungkapkan, pemerintah menyiapkan tiga skenario mudik Lebaran 2020, yakni mudik seperti biasa, meniadakan program mudik gratis, serta melarang mudik.
Baca Juga: Warga Bandung Diminta Jangan Mudik, karena Sumber Corona di Jakarta
"Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden," kata Jodi dalam rilis pers melalui video, dilansir laman Antara, Selasa (24/3/2020).
