Infografis
Erlina melanjutkan, "Nah, diingat lagi antibodi ini terbentuk kalau ada gejala. Kalau orang tidak bergejala diperiksa rapid test, negatif".
"Seolah-olah negatif. Itu kita sebut negatif palsu. Nanti masyarakat kadung bahagia bahwa dia negatif. Lalu bikin lagi keramaian, pesta, jalan-jalan padahal dalam masa inkubasi, nanti ketika bergejala menularkan kepada yang lain. Jadi tidak habis-habisnya ini," imbuhnya.
Dokter Spesialis Paru menyarankan pemerintah untuk tidak lagi membeli alat tersebut.
"Kalau saya boleh saran Pak Fadjroel, ini karena sudah kadung dibeli ke depannya jangan lagi deh," kata dr. Erlina.
Baca Juga: APD Langka, Tenaga Medis di Aceh Pakai Mantel Hujan Tangani Pasien
"Saya enggak setuju bahwa tadi dikatakan seluruh masyarakat Indonesia akan diperiksa, enggak bisa hanya yang bergejala. Tapi kan harus dikonfirmasi lagi dengan PCR (Polymerase Chain Reaction--red)," tambahnya.
Menurut dr. Erlina, langkah yang diambil pemeritah dengan membeli rapid test berbasis serologi ini memakan waktu panjang dan boros biaya.
"Yang perlu diperbanyak adalah rapid test PCR. Itu yang murah banyak sekali sekarang. Dan itu bisa memeriksa sekali banyak. Bukan satu-satu," ujarnya.
Rapid test berbasis serologi, kata dr. Erlina, harus dikerjakan satu-satu meskipun hanya butuh waktu 15 menit.
"Kalau PCR rapid test ini keluar hasil satu jam dan hasil yang banyak," ucapnya.
Baca Juga: Beredar di WhatsApp, Pengumpulan Donasi Uang RSUD Kota Yogyakarta Hoaks
Ia menambahkan, "Perbanyaklah rapid test tapi rapid test PCR. Bukan yang serologi. Saya dengar harganya Rp 300 juta mesinnya".
