Infografis
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran wabah virus corona Covid-19.
Pertama, KMS menyoroti kebijakan Kementerian Kesehatan yang mengatur hasil pemeriksaan hanya dapat dikeluarkan oleh Laboratorium Rujukan Nasional Covid-19.
Hal tersebut justru telah menyulitkan identifikasi dan berpotensi menyembunyikan tingkat keseriusan persoalan.
Karenanya, semakin banyak ditemukan pengungkapan kasus terjangkit Covid-19 setelah korban meninggal.
"Keterlambatan identifikasi ini membuat penanganan terhadap korban lambat atau bahkan tidak ada dan mengakibatkan kemungkinan sembuh hilang. Kelambatan identifikasi ini juga menyebabkan korban tetap bepergian dan berinteraksi dengan banyak orang karena tidak mengetahui sudah terjangkit virus. Akibatnya seluruh rancangan untuk memperlambat penyebaran virus dan menurunkan angka yang tertular akan gagal," ujar salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam keterangan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil, Sabtu (21/3/2020).
Kelambatan identifikasi, kata Anis, juga terlihat pada pasien positif Covid-19 yang sempat dirawat di Cianjur dan meninggal dunia. Pasien sebelumnya sempat dinyatakan tidak terinfeksi.
Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti imbauan pemerintah dalam melakukan sosial distancing dan karantina sendiri gagal. Sebab masih banyak masyarakat yang tergantung dari pekerjaannya di luar rumah.
"Tetapi kebijakan ini gagal melihat kebutuhan banyak orang akan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Banyak orang yang hidupnya bergantung dari kerja harian di luar rumah. Tanpa bantuan makanan dan penghasilan dari pemerintah, menyuruh mereka tidak keluar rumah sama dengan membiarkan mereka perlahan-lahan mati kelaparan," ucap dia.
Kemudian Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam melakukan tes cepat Covid-19.
Baca Juga: Wali Kota Minta Warga Bekasi Tunda Resepsi Pernikahan Selama Wabah Corona
Pemerintah pusat, kata Anis, menyatakan tidak akan melakukan lockdown dan memilih jalan tes massal.
