Suara.com - Perdana Menteri Kosovo memecat menteri dalam negeri pada Rabu setelah perselisihan mengenai apakah akan mengumumkan keadaan darurat untuk menghentikan penyebaran virus corona, suatu langkah yang dapat menggulingkan pemerintah yang berusia kurang dari dua bulan itu..
Presiden Hashim Thaci mendesak parlemen pada Selasa malam untuk mengumumkan keadaan darurat, tetapi Perdana Menteri Albin Kurti mengatakan tindakan drastis seperti itu tidak diperlukan. Menteri Dalam Negeri Agim Veliu secara terbuka memihak presiden.
"Dalam keadaan ini saya diwajibkan untuk bertindak dan saya telah memutuskan untuk memberhentikan Menteri Dalam Negeri Veliu," kata Kurti dalam sebuah pernyataan pers.
Kosovo telah mengonfirmasi 19 kasus virus corona tetapi tidak melaporkan kematian. Sebagian besar kasus terkait dengan Italia, negara Eropa yang paling terdampak oleh epidemi.
Baca Juga: Ribuan Umat Muslim Hadiri Ijtima Dunia di Gowa, Abaikan Peringatan Corona
Kosovo telah menutup perbatasannya dan menutup semua sekolah, penerbangan, bar dan restoran. Hanya supermarket dan apotek yang tetap buka. Menyatakan keadaan darurat akan menempatkan pasukan di jalan-jalan untuk menjaga ketertiban dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada presiden.
Isa Mustafa, kepala Liga Demokratik Kosovo (LDK) dan seorang mitra dalam koalisi yang berkuasa, mengkritik langkah perdana menteri dan mengatakan pemerintah bisa gagal jika menteri yang dipecat itu tidak dikembalikan pada jabatannya di akhir minggu.
Mustafa, yang partainya juga didukung Veliu, juga membuat kebijakan penghapusan tarif 100% untuk semua impor Serbia sebagai syarat keberlanjutan partainya dalam koalisi.
"Keputusan unilateral oleh perdana menteri berbahaya, tidak dapat diterima dan akan menyebabkan kegagalan koalisi," tulis Mustafa di facebook.
"Saya mendesak perdana menteri untuk membatalkan keputusan untuk memecat Veliu dan mengambil keputusan untuk menghapuskan tarif (atas impor Serbia) pada akhir minggu ini."
Baca Juga: Alat Tes Cepat Corona yang Diimpor dari China Mirip Tespack Kehamilan
Pekan lalu Amerika Serikat menghentikan sekitar $ 50 juta bantuan untuk Kosovo atas penolakannya untuk menaikkan tarif, yang diberlakukan pada November 2018 setelah Serbia memblokir keanggotaan Kosovo di sejumlah organisasi internasional, termasuk Interpol dan UNESCO.