Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono. Kekinian berkas perkara Supriyono dalam kasus suap APBD Tulungagaung Tahun 2015-2018 telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Surabaya, Jawa Timur.
"Hari ini KPK melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa Supriyono ke PN Tipikor Surabaya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (18/3/2020).
Ali menuturkan, JPU KPK saat ini tengah menyusun surat dakwaan untuk tersangka Supriyono selama 14 hari. Nantinya dakwaan tersebut bakal dibacakan dalam sidang perdana di hadapan Majelis Hakim.
Dalam melengkapi berkas penyidikan, KPK telah memeriksa sebanyak 132 saksi.
Baca Juga: Sidang Perdana Penyerang Novel Digelar Besok, WP KPK Akan Pantau Langsung
"Selanjutnya, JPU (Jaksa Penuntut Umum) akan menunggu penetapan hari sidang dari Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya," tutup Ali
Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp 4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.
Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.
Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang "fee" para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.
Dalam persidangan itu, terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3,75 miliar dengan rincian penerimaan "fee" proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar.
Baca Juga: Pegawai WFH karena Corona, KPK: Jika Ada Panggilan Harus Segera ke Kantor
Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 750 juta sejak 2014-2018.
