Infografis
Suara.com - Ketua Gugus Tugas Penanganan virus Corona atau Covid-19 Doni Monardo meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan untuk penanganan Covid-19. Dalam instruksi tersebut disampaikan kalau pemerintah daerah harus bekerja sama dengan para ahli hingga ke tingkat RT/RW.
Doni berharap hal tersebut bisa diperhatikan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Mulanya Doni menyampaikan bahwa semua kebijakan daerah yang terkait dengan COVID-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Kemudian dalam menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan harus mencakup empat aspek yaitu pencegahan, respon, pemulihan dan tim pakar. Kebijakan daerah yang akan diputuskan, sebelumnya mesti dikonsultasikan dahulu kepadanya.
“(Kepala daerah) melakukan konsultasi tentang rencana kebijakan yang akan dibuat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,” kata Doni saat konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Senin (16/3/2020).
Baca Juga: Virus Corona, Xiaomi, Oppo, dan Alibaba Kirim Masker ke Eropa
Kemudian terkait dengan penanganan Covid-19, Doni meminta kepada Pemda untuk bisa memperkuat fasilitas kesehatan dengan melibatkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta, serta penguatan sistem laboratorium didaerah masing-masing.
Selain itu ia juga meminta agar Pemda bisa melakukan kolaborasi pemerintah, akademisi, pakar, dunia usaha, komunitas/masyarakat dan media (pentahelik) serta pelibatan sampai tingkat Desa/Kelurahan termasuk perangkatnya (PKK, Karang Taruna dan RT /RW).
Untuk penanganan Covid-19, Doni mengatakan kalau Pemda bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi melalui social distancing dengan berpedoman kepada protokol pusat.
Kebijakan seperti itu berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, kegiatan beribadah, kegiatan berkumpul di tempat public, pembatasan acara keramaian, proses kegiatan kerja Aparatur Sipil Negara, aktititas front liners (pekerja garis depan) dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat.
“Hal ini ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat,” tuturnya.
Baca Juga: Pegawai Telkom Meninggal Karena Corona, Jubir: Tak Semua Diperiksa Positif
Lebih lanjut Pemda diharapkan untuk membentuk gugus tugas daerah terlebih dahulu dan bersifat segera.
Doni menyarankan langkah itu dilakukan sebelum Pemda membuat keputusan.
Kepala BNPB itu juga berharap kebijakan dan tindakan penanganan Covid-19 harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Sedangkan pesan terakhir yang disampaikan Doni dalam pernyataan persnya tersebut ialah pemerintah daerah wajib memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan antar daerah dan kepentingan nasional.
