Infografis
Suara.com - Keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membatasi armada angkutan umum menghasilkan beberapa permasalahan bagi warga Jakarta. Kondisi ini pun disorot oleh Ketua DPP PSI, Tsamara Amany.
Gubernur Anies Baswedan memutuskan membatasi jam operasional untuk tiga angkutan yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI, yaitu Lintas Raya Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), serta TransJakarta.
Ketiga angkutan umum itu, jelas Anies Baswedan, tidak lagi beroperasi hingga malam hari. Sementara jadwal layanan publik ini berlangsung pukul 05.00 WIB - 24.00 WIB.
Kebijakan ini dilakukan guna menekan penyebaran virus corona di daerah Ibukota.
Baca Juga: Ronaldo Beli Pulau Hindari Corona hingga Kabar Hoaks Sulap Hotel Jadi RS
Namun, pembatasan angkutan ini mengakibatkan antrean yang mengular di beberapa tempat.
Selain itu, pembatasan armada dan jam operasional juga membuat warga berebut dan berdesakan di dalam angkutan. Alhasil, kontak tubuh antar penumpang pun tak terhindarkan.
Kejadian ini membuat Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany angkat bicara.
"Pak @aniesbaswedan, mohon dievaluasi Pak. Kebijakan seperti ini harus bertahap. Belum semua perusahaan meliburkan pegawainya. Kalau begini justru akan jadi pusat penyebaran baru." tulisnya seperti yang dikutip Suara.com, Senin (16/3/2020).
Menurut Tsamara, kebijakan Pemprov DKI dalam membatasi jumlah armada dan jam operasional angkutan ini harus bersimultan dengan peraturan perusahaan dalam memberi kebijakan pada karyawannya.
Baca Juga: Mulai 19 Maret, Lapas Wirogunan Tak Terima Pembesuk untuk Cegah Corona
