Infografis
Suara.com - DPR mminta meminta pemerintah melakukan persiapan apabila opsi lokcdown harus diambil terkait pencegahan penularan virus corona atau Covid-19.
Wakil Ketua DPR RI Sumfi Dasco menyarankan pemerintah turut memanggil para ahli.
Pemanggilan ahli tersebut berkenaan dengan pertimbangan opsi lockdown. Menurut Dasco, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala sebagai bahan pertimbangan lainnya.
"DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala, mengundang para ahli untuk mempertimbangkan secara matang pemberlakukan lock down apabila diperlukan mengingat wabah corona ini sudah menjadi wabah nasional, guna menghambat penyebaran virus corona ini," kata Dasco kepada wartawan, Senin (16/3/2020).
Baca Juga: Waspada Corona, RSUD Panembahan Senopati Bantul Tiadakan Jam Kunjung
Dasco mengatakan, sejauh belum ada status lockdown, ia meminta agar masyarakat dapat menghindari aktivitas di luar rumah guna mencegah penularan corona.
"DPR RI mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya, bersatu padu, gotong royong, dan saling mengingatkan untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Terus waspada dan mentaati arahan dari pemerintah guna membatasi penyebaran dari virus ini," kata Dasco.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan karantina wilayah sebagai langkah penanganan penyebaran virus corona Covid-19 agar tak meluas.
Puan berujar dorongan DPR untuk karantina wilayah sudah sesuai dengan amanat undang-undang sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina. Puan mencontohkan, karantina wilayah bisa dimulai dari meliburkan sekolah, kerja dari rumah atau work from home (WFH), hingga membatasi adanya kerumunan.
"DPR mendukung sistem penanggulangan covid – 19 dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah berdasarkan UU. No. 6 tahun 2018 tentang Karantina, seperti meliburkan sekolah dan menggantinya dengan sistem belajar online, meminta masyarakat membatasi pertemuan-pertemuan yang melibatkan keramaian massa, menyarankan warga untuk bekerja dari rumah serta bentuk-bentuk aktivitas lain yang mendukung social distancing. Karena itu DPR RI meminta pemerintah dan .asyarakat disiplin melaksanakan social distancing," kata Puan dalam keterangan pers, Senin (16/3/2020).
Baca Juga: Hindari Jabat Tangan, Ini Salaman ala Satpol PP DIY di Tengah Wabah Corona
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay menyebutkan, ada tiga jenis karantina yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Mulai dari karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah seperti yang dikatakan Puan.
