Infografis
Hal senada diungkap Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng.
Menurutnya, kebijakan mobiltas warga antar wilayah perlu segera diatur secara rinci pemerintah pusat. Sebab, tanpa komando dari pemerintah nasional kebijakan di daerah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 akan percuma.
"Komando nasionalnya enggak ada. Jangkauan kebijakan pemda kan hanya terbatas yurisdiksinya. Ini mestinya level bencana nasional, kebijakannya harus nasional. Pemda mengamankan wilayahnya agar kebijakan nasional berjalan," katanya saat dihubungi BBC Indonesia, Minggu (15/03).
"Nasionalnya enggak sinkron dengan inisiatif lokal. Lokal bergerak, tapi sulit berdampak di luar wilayah mereka karena secara nasional belum ada kebijakan. Jadi nggak ada kemudian diliburkan di Jakarta, tapi dia masih bisa ke Jawa Barat," tambahnya.
Baca Juga: Wapada Corona, Rapat Jokowi dan Menteri Dilakukan dengan Teleconference
Robert menambahkan pemerintah pusat juga perlu memikirkan anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian Covid-19.
Kata dia, sejauh ini pemerintah daerah tak memiliki cukup anggaran untuk situasi khusus seperti wabah corona. "Ruang fiskal pemda itu sedikit sekali," jelas Robert.
Untuk diketahui, dalam dua pekan terakhir, pasien positif Covid-19 meningkat drastis menjadi 117 orang dengan jumlah kematian lima orang dan delapan lainnya sembuh. Robert melihat tren ini sebagai awalan wabah virus asal Wuhan di Indonesia.
Robert meminta pemerintah untuk lebih mementingkan hak masyarakat untuk aman dan nyaman di tengah penyebaran Covid-19. "Ini krisis kemanusiaan di depan mata," kata Robert.
Baca Juga: FPI Minta Jokowi Contoh Anies Hadapi Virus Corona
