Pengumuman Jokowi soal Pengendalian Corona Lambat, Tanpa Komando Nasional

Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Husein Habsy menilai langkah pemerintah nasional dalam pengendalian Covid-19, lambat. Kesiapsiagaan untuk mengendalikan Covid-19 justru diinisiasi kepala-kepala daerah, bukan presiden.

"Sementara mungkin pemerintah (pusat) masih banyak sekali pertimbangan-pertimbangan aspek lainnya aspek politik, ekonomi dan seterusnya, sehingga kesan lambat memang," katanya kepada BBC Indonesia, Minggu (15/03).

Ia juga mengatakan, keterangan dari Presiden Jokowi belum dapat membuat masyarakat keluar dari rasa panik.

"Saat ini masyarakat seperti mendadak mendapat situasi yang bergerak cepat sekali. Artinya nuansa paniknya memang masih tetap ada," katanya.

Baca Juga: Wapada Corona, Rapat Jokowi dan Menteri Dilakukan dengan Teleconference

Husein mengaku belum menangkap ketegasan dari keterangan Presiden Jokowi dalam mengambil langkah-langkah strategis pengendalian Covid-19. Semestinya, hal ini sudah menjadi instruksi yang mengikat dan memuat sanksi di dalamnya.

"Ya, paling tidak ini seharusnya bekerja dengan perspektif kedaruratan. Karena jika tidak ditangani dengan segera dampak lanjutannya kan juga makin makin berat," katanya.

Salah satu langkah nyata, menurut Husein, adalah memberikan sanksi kepada yang melanggar aturan pembatasan.

"Pemilik tempat-tempat rekreasi hiburan itu tutup dengan kesadarannya, kalau tidak mungkin, ditindak oleh tenaga-tenaga yang mengawasi gitu," katanya.

Langkah lainnya adalah membuka data lokasi-lokasi yang pernah dilalui pasien positif virus corona, membatasi mobilitas warga, dan menyediakan fasilitas tes kesehatan secara cuma-cuma.

Baca Juga: FPI Minta Jokowi Contoh Anies Hadapi Virus Corona

Langkah percuma pemerintah daerah