Cegah Corona, Setjen DPR Berlakukan WFH dan Hindari Absen Sidik Jari
Working From Home (WFH) menjadi opsi DPR RI dalam mencegah meluasnya pandemi Novel Coronavirus atau COVID-19.
Suara.com - Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan pilihan kepada karyawannya untuk melakukam pekerjaan dari rumah atau Work From Home (WFH). Pilihan kebijakan ini diambil seiring langkah Setjen DPR mencegah penyebaran Novel Coronavirus atau COVID-19 di Parlemen.
Sekretaris Jenderal Indra Iskandar dalam surat edarannya menuliskan sejumlah karyawan yang diperkenankan melakukam WFH. Mereka di antaranya adalah karyawan yang berusia di atas 50 tahun, dan karyawan yang tengah sakit. Sementara karyawan yang domisilinya jauh dan harus menggunakan transportasi umum, masih dalam pertimbangan untuk kemungkinan WFH.
Adapun kebijakan ini diterapkan mulai hari ini, Senin, 16 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.
"Bagi pegawai yang berdinas secara WFH diimbau untuk tidak meninggalkan rumah apabila tidak ada keperluan yang dirasa penting," tulis Indra Iskandar dalam surat edaran yang diterima Suara.com, Senin (16/3/2020).
Baca Juga: Duduk di DPR, Nafa Urbach Diingatkan Netizen: Sekarang Kamu Wakil Rakyat, Bukan Wakil Partai
Sementara itu bagi pejabat eselon I, II, II yang memiliki kuasa terhadap unit kerjanya masing-masing tetap diwajibkan masuk ke kantor. Sama halnya dengan karyawan pelaksanaan pekerjaan teknis bidang anggaran diharapkan tetap masuk. Kendati begitu, mereka tetap diperkenankan WFH atas perintah dan persetujuan pimpinan unit kerja.
Karyawan yang pekerjaannya bersifat teknis di lapangan untuk sementara waktu bisa standby di rumah masing-masing. Namun, ketika ada perintah panggilan, mereka harus segera menuju ke kantor. Mekanisme penjadwalan WFH untuk karyawan di setiap unit juga diperbolehkan.
"Bagi pegawai dalam satu unit kerja dapat bekerja di rumah secara bergantian yang pembagiannya menjadi kewenangan pimpinan unit kerja," ujar Indra Iskandar.
Selain WFH, langkah yang diambil Setjen DPR untuk pencegah COVID-19, yakni tidak menggunakan sistem sidik jari atau finger print untuk absensi karyawan. Akibatnya, penghitungan tunjangan kinerja akan dilakukan secara manual.
"Untuk mengurangi risiko penyebaran melalui sentuhan fisik maka penggunaan mesin absensi sidik jari (fingerprint) dibekukan sementara waktu dan digantikan dengan absensi secara manual, dengan menandatangani daftar hadir di unit kerja masing-masing. Kebijakan ini dilakukan hingga pemberitahuan selanjutnya," tulis Indra Iskandar.
Baca Juga: Kekayaan Arzeti Bilbina, 2 Periode Jadi Anggota DPR RI Tapi Tak Punya Rumah Pribadi
Setjen DPR sekaligus akan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah Kompleks Parlemen Senayan guna memastikan tidak ada penyebaran virus melalui benda-benda di sekitar. Penyemprotan dilakukan kurun 16-20 Maret 2020.
