Suara.com - Pemerintah Indonesia bersikeras tidak mengungkap detail penelusuran kasus Covid-19, meskipun telah ditemukan satu kasus yang diduga sebagai local transmission atau terpapar virus di dalam negeri.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan kasus yang disebut Pasien 27 itu tidak bisa dikaitkan dengan kasus positif yang sudah ada — dikategorikan dalam klaster Jakarta, imported case atau penularan dari luar negeri, dan klaster kapal Diamond Princess.
Achmad mengatakan pemerintah masih melakukan penelusuran atau contact tracing terhadap pasien tersebut – kontak terdekatnya sudah beberapa kali diuji dan hasilnya negatif – namun ia tidak menyebut lokasi pasien tersebut karena Covid-19 adalah penyakit yang "tidak memiliki arti terkait dengan daerah."
"Penyakit ini faktornya orang, bukan daerah ... Misalnya rumah saya di Bogor, saya sehari-hari enggak di Bogor kok. Saya bisa bergerak ke mana-mana. Artinya bukan daerah yang menjadi ukuran," ujarnya sebagaimana laporan BBC Indonesia, Kamis (12/3/2020).
Baca Juga: Istri Perdana Menteri Kanada Positif Virus Corona
Bagaimanapun, ia mengakui bahwa salah satu kendala dalam melakukan tracing adalah sering kali pasien positif Covid-19 tidak mampu mengingat dengan baik riwayat perjalanannya dan orang-orang yang ditemui selama 14 hari ke belakang. "Ini yang menjadi tantangan kita," ujarnya.
Korsel yang Transparan Soal Corona
Kebijakan pemerintah Indonesia berbeda dengan Korea Selatan. Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, mengatakan otoritas kesehatan setempat bersikap transparan dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan wabah Covid-19.
Ia menjelaskan, Korea Center for Disease Control (KCDC) mengirimkan informasi perkembangan terbaru kasus Covid-19 dua kali sehari langsung ke telepon genggam warga. Otoritas kesehatan di tingkat kecamatan juga menjabarkan tempat-tempat yang pernah dikunjungi pasien Covid-19 tanpa mengungkap identitas mereka.
"Dan setelah diketahui ke mana ia bergerak langsung dilakukan disinfektan, disemprot tempat itu. Jadi publik bisa lihat. Ada transparansi informasi," tuturnya kepada BBC News Indonesia.
Baca Juga: Data WHO: 81 Negara Belum Terpapar Corona, Ini Daftarnya
Menurut Umar, karakteristik warga Korea Selatan memang berbeda dengan Indonesia. Warga di sana sudah terbiasa menerima peringatan darurat dari otoritas setempat dalam bentuk SMS karena negara tersebut kerap mengalami masalah dengan debu halus akibat polusi.
"Jadi saya kira keterbukaan seperti itu bisa dipahami," kata Umar.
Bagaimanapun, informasi yang diberikan otoritas Korea Selatan bisa begitu detail sehingga warganya menjadi lebih takut pada stigma daripada virus Covid-19 itu sendiri.
Pemerintah Indonesia yang Hati-hati
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengungkap bahwa dua orang pertama yang dinyatakan positif Covid-19 mengunjungi dua kelab dansa di Jakarta. Namun timbul kemarahan setelah Wali Kota Depok mengungkap identitas kedua orang itu, yang membuat mereka merasakan beban psikologis.
Sejak itu, pemerintah telah mengeluarkan protokol komunikasi terkait penanganan Covid-19. Achmad Yurianto mengatakan pemerintah lebih berhati-hati dalam mengungkapkan informasi terkait penelusuran kasus karena tingkat pemahaman masyarakat Indonesia belum seperti di negara-negara lain.
"Jadi mohon maaf kalau tidak bisa kita buka lebar begitu karena responnya macam-macam. Responnya macam-macam, sangat beragam, dari belumnya pemahaman yang sama di antara kita," ujarnya.
Ia memberi contoh penolakan masyarakat ketika pemerintah menetapkan Natuna sebagai tempat observasi bagi 238 mahasiswa yang dipulangkan dari Wuhan, China.
"Oleh karena itu kita betul-betul hati-hati tetapi komunikasi antar dinas kesehatan sudah dalam satu sistem dan mereka bekerja pada sistem itu," imbuhnya.
Tanggapan Ombudsman
Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, memahami dilema pemerintah. Ia berpendapat pemerintah memang sebaiknya merahasiakan informasi tentang orang dan tempat saat melakukan penelusuran kasus. Menurutnya, "akan lebih banyak ruginya" bila informasi tersebut dibuka ke publik.
"Karena akan terjadi akan saling curiga, atau menimbulkan diskriminasi," ujarnya.
Namun informasi tersebut harus diumumkan kepada publik setelah proses penelusuran berakhir, kata Ahmad.
"Untuk sementara kalau suatu tempat dicurigai sebagai salah satu sumber, bisa dilakukan pencegahan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kecurigaan."
Bagaimanapun, beberapa masyarakat berpikir pemerintah sebaiknya mengungkap detail penelusuran kasus Covid-19 — meski ada juga yang merasa keterbukaan tidak selalu merupakan kebijakan terbaik.
Hingga Rabu (11/03) sore, pasien positif Covid-19 di Indonesia menjadi 34 orang, setelah ada tambahan tujuh orang yang disebutkan mayoritas terinfeksi di luar negeri.
Seorang pasien positif Covid-19, WNA perempuan berusia 53 tahun, meninggal dunia pada Rabu dini hari. Ia disebut telah mengidap penyakit lainnya sebelum terinfeksi virus corona.
Sumber: BBC