Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penyitaan terhadap temuan motor gede hingga mobil mewah di vila Ciawi, Bogor, Jawa Barat, diduga milik buronan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyebut, tim penindakan dalam penggeledahan pada Senin (9/3/2020) kemarin, masih melakukan pendataan atas temuan penyidik dilapangan.
"Kami masih melakukan pendataan. Itu info dari penyidik. Didata seluruh motor dan mobil mewah yang ada di gudang," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2020).
Sekaligus, kata Ali, tim penindakan juga mengkalkulasikan tafsiran harga keseluruhan kendaraan yang telah disegel tersebut.
Baca Juga: Penggunaan Alkohol Buat Antiseptik Cegah Corona, Muhammadiyah Buka Suara
"Kami belum bisa menyampaikan detailnya, berapa harganya, siapa pemiliknya. Masih proses," ungkap Ali.
Sebelumnya, KPK kembali melakukan penggeledahan di Vila diduga milik Nurhadi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Di mana, dalam penggeledahan KPK tak menemukan keberadaan Nurhadi mapun menantunya tersebut.
Namun, KPK menemukan sejumlah motor gede (Moge) maupun empat mobil mewah di vila milik Nurhadi tersebut, yang disimpan di dalam salah satu gudang.
Sejumlah moge dan mobil mewah sudah disegel oleh KPK. Lantaran diduga adanya terkait dengan perkara pemberian suap maupun gratifikasi kepada Nurhadi.
Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky, diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.
Baca Juga: BMKG: Gempa Sukabumi Dipicu Sesar Lokal
Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp 33,1 miliar.
Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar.
Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.
