Infografis
Suara.com - Munculnya dugaan adanya korupsi dalam program rumah DP Rp 0 menuai polemik.
Terkait hal ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan selaku penggarap program ini.
Meski demikian, pemanggilan ini masih belum bisa terwujud. Pasalnya rencana ini mendapat penolakan dari kubu pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal ini diungkap oleh anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak.
Baca Juga: Anak Buah Anies Diperiksa Polisi, Publik Serukan #BongkarKorupsiDP0Rupiah
Menurutnya, pembicaraan di komisinya itu menjadi alot karena adanya pertentangan.
"Belum ada titik temu pembicaraan antara anggota komisi B fraksi pendukung Anies dengan anggota Komisi B lainnya,” ujar anggota Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2020).
Karena itu, Komisi B masih belum bisa menindaklanjuti soal rapat dengar pendapat ini. Ia meminta agar pimpinan komisi lebih gencar untuk membahas rapat.
"Masih sulit untuk bisa rapat, kami akan minta pimpinan Komisi B yang lain untuk lebih proaktif mengadakan rapat,” ujarnya.
Meski masih memiliki perdebatan di internalnya, Gilbert meyakini pemanggilan akan dilakukan secepatnya. Nantinya ia akan segera meminta keterangan mendalam dari Yoory.
Baca Juga: Anak Buah Diperiksa Polisi, Rumah DP Rp 0 Anies Diduga Berbau Korupsi
"Belum tahu kapan, tapi segera (dilakukan pemanggilan),” katanya.
Ia juga menilai persoalan yang menimpa program unggulan Anies saat kampanye ini tak boleh dianggap enteng. Terdapat juga indikasi adanya oknum yang ikut bermain dalam kasus ini.
"Kami belum tahu jelas uraian masalahnya. Kami tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain karena ini kejadian baru. Tapi ini sangat serius,” kata dia.
Program rumah DP Rp 0 yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menuai masalah. Kali ini kepolisian menduga adanya indikasi korupsi dalam kebijakan itu.
Belakangan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan pemanggilan terhadap PD Sarana Jaya, selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang menggarap program ini.
Pihak Sarana Jaya lantas membenarkan soal adanya pengusutan dari kepolisian itu. Beberapa orang karyawan telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
"Memang betul kami memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait hal itu dan sudah ada beberapa yang dimintai keterangan juga,” ujar Humas Sarana Jaya Keren Margaret Vicer saat dikonfirmasi, Selasa.
