Infografis
Kemudian tergugat juga menemukan ada pencampuran dalil antara UU Pers dengan Pasal 1365 KUHPerdata.
"Bahwa dalil penggugat yang mencampuradukkan dalil dalam UU Pers dengan Pasal 1365 KUHPerdata sangat tidak tepat. Karena jelas pasal tersebut memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda," ujarnya.
"Karena jelas Pasal tersebut memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda. Apabila ada media yang pemberitaannya diduga melanggar ketentuan dalam UU Pers atau beritanya menyalahi fungsinya sebagai pers sebagaimana diamanatkan dalam UU Pers maka konsekuensinya mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa pers menurut UU Pers," jelasnya.
Lalu pihak kuasa hukum PT Tempo Inti Media Tbk juga menyebut Kementan RI di bawah pimpinan Amran Sulaiman tidak menjelaskan soal keabsahan kedudukannya apakah selaku pejabat menteri atau yang mewakili Kementan.
Baca Juga: Mobil Mewah dan Moge di Vila Nurhadi Diduga Terkait Gratifikasi
Hal itu disampaikan lantaran dalam surat kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan itu tidak disertai pencantuman Surat Keputusan Presiden RI tentang pengangkatan Penggugat sebagai Menteri Pertanian RI.
Lebih lanjut, gugatan Kementan RI terhadap tergugat yakni pimpinan redaksi dan penanggung jawab investigasi Majalah Tempo jelas salah sasaran. Sebab objek perkara itu merupakan laporan Investigasi Majalah Tempo yang seluruh prosesnya berada di bawah kendali PT. Tempo Inti Media Tbk. Dengan demikian seharusnya gugatan ditujukan kepada perusahaan bukan kepada individu-individu yang kini menjadi tergugat.
Lagipula Majalah Tempo Edisi 4829 tertanggal 9 – 15 September 2019 itu sama sekali tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Karena majalah itu merupakan produk jurnalistik yang diperoleh Tim Investigasi Tempo dengan berpijak pada fakta yang valid.
"Data dan fakta diperoleh melalui kerja-kerja jurnalistik yang profesional dan sesuai dengan standar Kode Etik Jurnalistik," pungkasnya.
Baca Juga: Lagi, WNI Positif Virus Corona di Singapura, Sempat ke RS di Jakarta
