Cek Fakta
Suara.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers yang menjadi kuasa hukum PT Tempo Inti Media Tbk, menyerahkan eksepsi terkait gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020). Dalam eksepsi itu dinyatakan penggugat yakni Kementerian Pertanian RI, ditemukan menetapkan sejumlah gugatan yang keliru.
Kasus tersebut bermula ketika Kementan menggugat Tempo terkait produk pemberitaan Majalah Tempo Edisi 4829 tertanggal 9-15 September 2019 yang berjudul “Berita Investigasi Swasembada Gula: Cara Amran dan Isam”.
Adapun pihak tergugat ialah PT Tempo Inti Media Tbk yang diwakili oleh Direktur Utama Toriq Hadad, Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO Arif Zulkifli dan penanggungjawab berita investigasi/redaktur palaksana Majalah TEMPO Bagja Hidayat.
Masing-masing tergugat menyampaikan eksepsinya masing-masing. Dilihat dari garis besarnya, dalam eksepsinya para tergugat menyampaikan kalau Kementan tidak tepat dalam mengajukan gugatan.
Baca Juga: Mobil Mewah dan Moge di Vila Nurhadi Diduga Terkait Gratifikasi
"Salah satunya karena objek perkara bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri untuk mengadili," kata kuasa hukum tergugat, Ade Wahyudin dalam keterangan tertulis yang dibuat dan disebarkan oleh LBH Pers, Senin (9/3/2020).
Objek perkara itu ialah produk pemberitaan Tempo yang sudah disebutkan. Dari gugatannya Kementan menjelaskan kalau objek perkara itu merupakan produk jurnalistik dan mempermasalahkan ketidakakuratan, ketidakberimbangan dan berita tendensius.
Oleh karena itu, permasalahan yang dituduhkan Kementan kepada Tempo itu justru merupakan masalah kode etik jurnalistik. Permasalahan itu dapat diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pada gugatannya, Kementan juga mengakui objek gugatan merupakan produk jurnalistik dan mempermasalahkan ketidakakuratan, ketidakberimbangan, dan berita yang tendensius. Dengan demikinan, permasalahan-permasalahan yang dituduhkan merupakan permasalahan kode etik jurnalistik yang hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kalau melihat UU Pers, permasalahan itu bisa diselesaikan melalui proses penyampaian Hak Jawab, Hak Koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers. Selain itu, UU Pers juga merupakan lex specialis dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Baca Juga: Lagi, WNI Positif Virus Corona di Singapura, Sempat ke RS di Jakarta
Kemudian penggugat juga melihat dalil yang disampaikan Kementan dalam surat gugatannya malah membingungkan. Hal tersebut lantaran ketidakjelasan dalam menguraikan secara spesifik dan rinci soal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat.
