Cek Fakta
Suara.com - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak melakukan pencarian terhadap eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono yang masih buron.
Dalam upaya pengejaran itu, KPK telah menggeledah vila yang diduga milik Nurhadi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/3/2020).
"Penyidik KPK juga, hari ini, juga bagian dari pencarian dilakukan penggeledahan di satu tempat di vila yang diduga milik tersangka Nurhadi di Ciawi, Bogor," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin malam.
Ali menyebut dari hasil penggeledahan di vila tersebut, tim KPK menemukan belasan motor gede (moge) dan empat unit mobil mewah.
Baca Juga: Balas Kunjungan Firli Cs, 7 Pimpinan MPR Sambangi KPK
"Ada beberapa motor mewah belasan jumlahnya, motor gede. Kemudian ada empat mobil mewah yang terparkir di gudang di sebuah vila yang diduga milik tersangka Nurhadi," kata Ali.
Menurut Ali, penyidik masih melakukan serangkaian penggeledahan lagi. Maka itu, Ali belum dapat menyampaikan langkah penyidik di lapangan terkait temuan mobil hingga motor gede mewah di vila milik Nurhadi.
"Nanti kami update perkembangannya seperti apa dan sikap penyidik seperti apa," tutup Ali.
Selain Nurhadi dan Rezky, pemberi suap Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto juga belum dilakukan penahanan oleh KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (16/12/2019) lalu.
Ketiganya pun kini juga sudah berstatus buronan KPK. Walau demikian, ketiga tersangka telah dicekal tidak boleh bepergian keluar negeri sebagaimana telah diminta oleh KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Masa berlaku pencegahan Nurhadi bersama dua tersangka lainnya itu terhitung sejak 12 Desember 2019 dan berlaku selama enam bulan ke depan.
Baca Juga: Pimpinan MPR Datang ke KPK, Mau Dengar Curhat Firli
Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.
