Infografis
Suara.com - Persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menemui babak baru. Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan harga iuran.
Padahal, tarif menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengobati defisit BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal itu, Fadli Zon memberikan usulan untuk membubarkan BPJS Kesehatan. Ia meminta agar program asuransi kesehatan itu dikembalikan seperti dulu.
"BPJS ini bubarkan sajalah, ganti seperti dulu Jamkesmas," cuit Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya, Senin (9/3/2020).
Baca Juga: Pimpinan KPK Minta Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Buronan Nurhadi
Beberapa warganet setuju dengan usulan tersebut.
Seperti komentar dari @adi_surya21, "Iya atur aja pak, kami mah terima-terima aja".
"Balikin ke askes dan jamsostek. Lebih lama mengurus pakai BPJS dibanding dulu pakai Askes," tulis @kyanom.
MA Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Mahkamah Agung (MA) memutuskan membatalkan kenaikan harga iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penaikan BPJS Kesehatan ini sebelumnya sudah berlaku sejak 1 Januari 2020.
Baca Juga: Daftar Menteri Malaysia di Kabinet Perdana Menteri Muhyiddin Yassin
Pembatalan kenaikan BPJS Kesehatan tersebut, setelah MA mengabulkan judicial review atau gugatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) ke Mahkamah Agung.
"Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan komunitas pasien cuci darah Indonesia," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dihubungi Suara.com, Senin (9/3/2020).
Adapun dalam amar putusan bahwa, menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
"Bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 23A, Pasal 28 H, dan Pasal 34 UU Dasar 1945," ujar Andi Samsan
Kemudian, turut pula bertentangan dengan Pasal 2, 4 dan pasal 17 ayat 3 Undang -Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Selanjutnya, Pasal 2,3 dan pasal 4 UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
"Terakhir, pasal 4 jo, pasal 5 ayat 2 jo pasal 171 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan," tutup Andi.
