Nasdem Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Golkar?

Senin, 09 Maret 2020 | 18:04 WIB
Nasdem Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Golkar?
Ketum Golkar Airlangga Hartarto saat menyambut Ketum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat. (Suara.com/Novian).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan ada usulan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, untuk menaikkan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 7 persen.

Hal itu disampaikan Airlangga seusai melangsungkan pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Nasdem di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

"Terkait undang-undang politik terkait dengan parliamentary threshold, ada usulan dari Pak Surya bahwa parliamentary threshold 7 persen," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (9/3/2020).

Airlangga mengatakan, Surya Paloh hanya sebatas mengusulkan kenaikkan ambang batas parlemen. Namun, untuk ambang batas presidentetap 20 persen.

Baca Juga: Airlangga dan Surya Paloh Bertemu di DPP Golkar, Bahas Apa?

Kendati begitu, Airlangga mengatakan bahwa Partai Golkar sepakat dengan usulan Nasdem.

"Partai Golkar juga lihat ini suatu yang bagus. Partai Golkar akan mendukung konsep tersebut dan juga terkait presidential treshold yang tetap 20 persen dan ada tambahan usulan Pak Surya bahwa 7 persen ini berlaku secara nasional," kata Airlangga.

Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tengah melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Pertemuan antara keduanya tersebut juga turut dihadiri oleh pengurus dari masing-masing partai.

Ketua Bidang Penggalangan Opini dan Media DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, salah satu agenda yang bakal dibahas ialah mengenai mekanisme kerja sama antara Golkar dengam Nasdem. Termasuk kerja sama dalam Pilkada serentak 2020.

Baca Juga: Golkar, Demokrat, PKS Koalisi Dukung Hendry Pradipta Jadi Wali Kota Blitar

"Membicarakan kerja sama antar partai, nanti kita lihat dulu pertemuannya, namun tentu pembahasan pilkada saya rasa tak terelakan dalam situasi politik saat ini," kata Meutya kepada wartawan, Senin (9/3/2020).

Selain itu, pembahasan mengenai ekonomi Indonesia juga menjadi bagian dari topik yang dibahas dalam pertemjan.

"Lalu bagaimana transformasi ekonomi atau restrukturisasi ekonominya menjadi challange negara saat ini, saya rasa itu juga akan dibahas dan lain lain," ujar Meutya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI