Infografis
Tak hanya di periode pertama, awal pemerintahan Jokowi diperiode kedua juga menghadapi fenomena intoleransi. Fenomena tersebut tergambar dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
"Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator beragama dan berpolitik. Dibanding 2018, tahun 2019 cenderung stagnan. Dan dibandingkan 2017 dan 2016, tampak situasi lebih buruk," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat merilis hasil survei 'Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)' di Hotel Erian, Jakarta pada Minggu (3/11/2019).
Melihat intoleran di Indonesia, sebenarnya sudah dibahas habis Fracis Fukuyama dalam “Identity: The Demand for Dignity and The Politics and Resentmen”. Ia menyebutkan, kebangkitan kelompok mayoritas yang ingin diakui lebih superior dan ogah disamakan dengan minoritas.
Perilaku seperti itu ia sebut dengan Megalothyma, sikap mayoritas yang jelas menolak disetarakan dengan sesuatu yang berbeda dengannya.
Baca Juga: Diperlakukan Rasis, Raffi Ahmad Disebut Corona Man di Eropa
Bangkitnya mayoritas caper ini nyatanya bukan hanya di sektor keagamaan, Indonesia tentu masih memiliki banyak pekerjaan rumah persoalan intolerasi di berbagai aspek, mulai dari ras, suku, hingga gender.
Sebagai contoh, Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang dikepung massa dari sejumlah kelompok, Jumat (16/8/2019) hingga berujung ujaran rasis.
Dengan wajah Indonesia yang begitu, India tolong jangan tiru Indonesia.
