Infografis
Suara.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI bakal menjadi pusat komando bagi keamanan laut. Hal itu dirumuskan ke dalam penyederhanaan regulasi keamanan laut dengan menggunakan omnibus law.
Selama ini ada enam instansi yang memiliki regulasi berbeda untuk menangani keamanan laut. Meskipun jarang, namun kadangkala mereka kerap bentrok saat mengurusi suatu perkara.
Kepala Badan Keamanan Laut (Kepala Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia menjelaskan kalau regulasi tersi tersebut dirasa perlu untuk disederhanakan.
"Karena sekarang sudah terlalu banyak aturan terlalu banyak UU," kata Aan di Kantor Bakamla, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).
Baca Juga: Jokowi Minta Bakamla Jadi Coast Guard Indonesia
Pria yang baru dilantik menjadi Kabakamla pada 12 Februari 2020 itu mengaku langsung bekerja untuk pengerjaan omnibus law tentang keamanan laut setelah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Aan menaku sudah menemui sejumlah instansi terkait untuk membicarakan omnibus law tentang keamanan laut. Aan menuturkan kalau seluruh instansi tersebut setuju dengan penyederhaan regulasi.
"Untuk ke instansi-instansi saya juga sudah door to door sudah menyampaikan apa keingingan bapak presiden dan alhamdulillah semua mendukungnya," ujarnya.
Meski demikian, Aan tidak menyebut instansi mana saja yang sudah dikunjunginya. Namun Aan mengatakan ada enam instansi yang sudah didatanginya.
Aan mengatakan kalau tujuan dari omnibus law tentang keamanan laut itu nantinya akan memudahkan para instansi bekerja mengamankan laut. Apalagi ia mengklaim anggaran untuk keamanan laut akan lebih murah.
Baca Juga: Dilantik Jokowi Jadi Kepala Bakamla, Aan Kurnia: Saya Akan Jaga Integritas
"Intinya sebetulnya untuk merah putih, untuk kemudahan teman-teman bergiat di laut," ujarnya.
"Nanti efek yang paling bagus untuk ekonomi, ini costnya murah untuk bergiat di laut tidak seperti sekarang," Aan menambahkan.
