Infografis
Suara.com - Massa dari Front Pembela Islam (FPI) dan rekan-rekannya akan melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar India, pada Jumat (6/3/2020) besok. Aksi tersebut sedianya digelar sebagai bentuk protes menyusul terjadinya peristiwa sektarian di India hingga menyebabkan puluhan orang meninggal dunia.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus mengakui pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan aksi besok. Namun Yusri mengaku belum mengetahui berapa jumlah personel yang akan dikerahkan untuk mengamankan aki FPI cs besok.
"Surat pemberitahuan sudah diterima," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Kamis (5/3/2020).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, aksi unjuk rasa di Kedubes India itu bakal diikuti oleh FPI bernama GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Baca Juga: Jumat Besok FPI Demo di Depan DPR, Polisi Belum Terima Surat Pemberitahuan
Dalam keterangannya mereka menjelaskan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah India menyusul tewasnya puluhan orang akibat kerusuhan sektarian di Delhi, India.
"Menyerukan umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes ke Kedutaan Besar India di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020," tulisnya.
Untuk diketahui, setidaknya 42 orang tewas akibat kerusuhan yang terjadi di Delhi, India. Kerusuhan terjadi ketika sekelompok ultranasionalis Hindu menyerang peserta aksi damai yang menuntut amandemen undang-undang kewarganegaraan .
Menyadur dari Aljazeera.com, 200 orang terluka selama kericuhan yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Para perusuh mengamuk, membunuh, dan merusak properti. Pertokoan dijarah dan sebuah masjid di dekat ibu kota India habis dibakar.
Kelompok muslim India menyebut UU amandemen kewarganegaraan (CAA) yang disahkan Desember lalu, mendiskriminasi mereka dan bertentangan dengan etos sekuler negara tersebut.
Baca Juga: Ribuan Anggota FPI Turun ke Jalan Demo Mal: Bioskop Sumber Kemaksiatan
Perdana Menteri India Narendra Modi menuai kritikan dari publik karena tidak bertindak tepat waktu.
