Infografis
Suara.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengakui bahwa perlu adanya perbaikan dalam komunikasi pasca melihat upaya penanganan virus corona kemarin.
Pasalnya, terdapat sejumlah pernyataan dan sikap pemerintah, baik dari menteri maupun kepala daerah justru membuat masyarakat semakin resah.
Moeldoko mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait penyusunan beberapa protokol penangangan virus corona baru (COVID-19) di Indonesia.
Hal ini disampaikan Moeldoko ketika hadir dalam acara Mata Najwa bertajuk "Melawan Corona" yang tayang pada Rabu (4/3/2020) malam.
Baca Juga: Pasien 1 Positif Corona: Tolong Hentikan Berita Melenceng tentang Kami
Awalnya, Moeldoko menjelaskan, "Pemerintah memiliki strategi penangangan dari awal dengan pengalaman flu burung, SARS dan pada 2019 sudah membuat Instruksi Presiden (Inpres) No.4 2019. Di mana di situ semua kementrian diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat clear dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit pandemi global dan kedaruratan nuklir".
Pembawa acara, Najwa Shihab memotong perkataan Moeldoko, "Pak Moel, dalam evaluasi Anda, negara sudah melakukan yang terbaik, begitu? Karena jubir saja baru ditentukan kemarin".
Moeldoko mengatakan bahwa Kantor Staf Presiden(KSP) sudah membuat PINTER (Pusat Informasi Terpadu) COVID-19 pada tanggal 7 Februari 2020. Semua informasi tentang perkembangan korona disampaikan di sana, kata Panglima TNI ini.
Ia menambahkan, "Sekarang ini diperkuat lagi, soal khusus yang berkaitan dengan penyakit virus corona-nya, ditunjuk oleh Istana, juru bicara Achmad Yurianto. Dia yang menjelaskan secara konkrit bagaimana corona dan penanganannya."
Najwa kembali mencecar, menurutnya koordinasi yang terjadi di lapangan terlihat tidak rapi.
Baca Juga: Menag Harap Corona Hilang saat Musim Haji: Berdoa Saja, Tuhan yang Tahu
Ia lantas mencontohkan Achmad Yurianto mengkritik Wali Kota Depok Mohammad Idris yang memerintahkan untuk menyemprotkan desinfektan di rumah pasien positif virus corona.
"Memangnya virus itu tahu garis polisi", kata Najwa menirukan perkataan Achmad Yurianto. Ia mempertanyakan hal tersebut.
Moeldoko merasa petunjuk teknis yang sudah ada dalam Inpres tersebut telah cukup detil bagaimana cara mengatasi pasien terjangkit virus. Namun ia mengakui perlu dibuat protokol lebih lanjut.
"Untuk itulah, dalam konteks menjabarkan yang lebih intens lagi, saya tadi mengundang kementerian terkait untuk menyusun protokol penanganan yang dibuat kementerian kesehatan untuk diedarkan kepada publik agar tahu langkah-langkah yang dilakukan," ujarnya.
Najwa kembali menanggapi. Menurutnya, langkah itu agak terlambat karena protokolnya baru dibuat.
Moeldoko menjawab, "Sebenarnya petunjuk teknisnya sudah ada, tapi perlu adanya penekanan ulang. Berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan kemarin, maka kita buru-buru mengambil langkah cepat agar terjadi perbaikan dalam komunikasi. Untuk itu, kita juga membuat protokol komunikasi yang menyelaraskan antara pusat dan daerah".
Ia kemudian diminta Najwa untuk menjawab apakah hal yang dilakukan Wali Kota Depok benar atau salah. Moeldoko enggan menghakimi sikap yang dilakukan Mohammad Idris.
"Saya tidak mencoba menghakimi, tapi dalam ILC (Indonesia Lawyers Club) kemarin beliau juga melakukan klarifikasi apa yang terjadi di situ," kata Moeldoko.
"Intinya, ini adalah persoalan kemanusiaan, kita tidak boleh lagi bertikai atas persoalan yang tidak pada intinya. Intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan corona-nya," imbuhnya.
Catatan Redaksi: Jika Anda merasakan gejala batuk-batuk, demam, dan lainnya serta ingin mengetahui informasi yang benar soal virus corona Covid-19, sila hubungi Hotline Kemenkes 021-5210411 atau kontak ke nomor 081212123119.
