Prihatin Kerusuhan Sektarian, Wapres Ma'ruf Harap India Contoh Indonesia

Rabu, 04 Maret 2020 | 20:50 WIB
Prihatin Kerusuhan Sektarian, Wapres Ma'ruf Harap India Contoh Indonesia
Maruf Amin (Suara.com/Ria Rizki)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengemukakan keprithatinannya atas peristiwa kerusuhan sektarian yang terjadi di India hingga menyebabkan puluhan orang meninggal dunia.

Mantan Ketua Rais Aam PB NU ini berharap India bisa mencontoh Indonesia yang berkomitmen membangun toleransi antarumat beragama.

Maruf mengatakan, Indonesia selalu membangun rasa toleransi dan moderasi dalam hidup beragama. Lantaran India juga dihuni oleh masyarakat yang majemuk, ia berharap langkah-langkah Indonesia tersebut bisa menjadi contoh.

"Kita menginginkan agar India bersikap seperti kita Indonesia yaitu membangun toleransi, moderasi di dalam beragama," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Rabu (4/3/2020).

Baca Juga: Rumah-rumah Warga Muslim Sengaja Dibakar dalam Kerusuhan Sektarian India

Lebih lanjut, maruf mengemukakan masalah pengurangan kekerasan atau moderasi bukan hanya dilakukan oleh pemeluk Agama Islam moderat, namun juga dilakukan oleh agama-agama lain yang tentu moderat pula. Moderasi itu, katanya, bisa dilakukan agar mewujudkan kehidupan masyarakat majemuk yang harmoni serta rukun.

Untuk diketahui, setidaknya 24 orang tewas akibat kerusuhan yang terjadi selama tiga hari sejak Senin (24/2) awal pekan ini di Delhi, India. Kerusuhan terjadi ketika sekelompok ultranasionalis Hindu menyerang peserta aksi damai yang menuntut amandemen undang-undang kewarganegaraan .

Menyadur dari Aljazeera.com, 200 orang terluka selama kericuhan yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Para perusuh mengamuk, membunuh, dan merusak properti. Pertokoan dijarah dan sebuah masjid di dekat ibu kota India habis dibakar.

Kelompok muslim India menyebut UU amandemen kewarganegaraan (CAA) yang disahkan Desember lalu, mendiskriminasi mereka dan bertentangan dengan etos sekuler negara tersebut.

Perdana Menteri India Narendra Modi menuai kritikan dari publik karena tidak bertindak tepat waktu.

Baca Juga: PM India Narendra Modi Bakal Tutup Akun, Awal Larangan Medsos?

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI