Posisi Deputi Penindakan KPK Kosong, Bakal Diisi Polri atau Kejagung?

Rabu, 04 Maret 2020 | 18:29 WIB
Posisi Deputi Penindakan KPK Kosong, Bakal Diisi Polri atau Kejagung?
Lima pimpinan KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango. (Antara/Desca Lidya Natalia)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua KPK Firli Bahuri hingga saat ini belum menempatkan orang pada jabatan strategis. Padahal Firli Bahuri Cs sudah dilantik sejak 20 Desember 2019 lalu.

Adapun enam jabatan startegis yang masih kosong yakni, Kepala Biro Hukum, Direktur Penyelidikan, Deputi Penindakan, Direktur Pengaduan Masyarakat, Direktur Pengelolaan Informasi dan Data (INDA), dan Deputi INDA.

Terkait itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango menyebut pihaknya sudah melakukan seleksi. Nawawi mengatakan mereka yang mendaftar bukan hanya dari instansi penegak hukum, namun juga dari instansi lain.

"Sekarang sudah dalam tahapan seleksi administrasi, yaitu pengiriman surat undangan ke calon peserta seleksi. Dan tahapan selanjutnya, nama-nama peserta seleksi tersebut akan dilakukan background check oleh Direktorat monitor dan ditrektorat LHKPN. Setelah itu baru masuk pada tes potensi dan assestment kompetensi," kata Nawawi saat dihubungi, Rabu (4/3/2020).

Baca Juga: Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Periksa Kasi Kamtib LP Narkoba Bandung

Nawawi menuturkan, KPK lebih memprioritaskan 4 jabatan yang kosong terlebih dahulu untuk diisi. Antara lain Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan, dan Kepala Biro Hukum.

"Tapi itu yang agak dikebut, karena faktor kebutuhan organisasi yang mendesak, ada empat jabatan ini," ujar Nawawi.

Meski demikian, Nawawi tidak ingat jumlah orang yang ikut seleksi pada jabatan KPK yang kosong. Namun, untuk Deputi Penindakan mereka yang mendaftar rata -rata dari Polri dan Kejagung.

"Saya tidak ingat pasti, hanya untuk deputi penindakan misalnya, yang masuk itu dari Polri dan Kejaksaan, sedangkan untuk Direktur Penyelidikan ada juga dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," kata Nawawi.

Ia kemudian berharap untuk empat jabatan yang strartegis tersebut bisa segera diisi atau mulai aktif bekerja pada April 2020.

Baca Juga: Surat Keberatannya Disebut KPK Salah Alamat, Kompol Rossa Mengadu ke Jokowi

"Kami beharap khusus untuk empat jabatan yang saya sebutkan sudah 'siap pakai' bergantung pada tahapan seleksinya, paling tidak pada pertengahan April mendatang," tutup Nawawi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI