Infografis
Suara.com - DPRD DKI Jakarta meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mematuhi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal putusan melanjutkan lelang Electonic Road Pricing (ERP). Anies diminta agar tak lagi melawan putusan pengadilan.
Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik. Sesuai putusan PTUN, Anies tak boleh mengulang proses lelang pengadaan ERP. Pelelangan yang sempat dibatalkan itu harus dilanjutkan.
"Ikuti putusan pengadilan, isi putusannya apa itu harus dijalani," ujar Muhammad Taufik saat dihubungi, Rabu (3/3/2019).
Taufik menganggap kebijakan ERP ini harus segera diterapkan di Jakarta. Ia menilai sistem ganjil genap yang dilakukan saat ini sudah tidak lagi efektif dalam mengurai kemacetan di Jakarta.
Baca Juga: Sempat Ingin Diulang Gubernur Anies, PTUN Minta Lelang ERP Tetap Lanjut
"ERP sudah menjadi keperluan DKI Jakarta, mestinya dari dua tahun lalu sudah dilakukan," katanya.
Ia menyebut jika Anies tak menjalankan putusan PTUN, maka ada implikasi hukum yang harus diterima. Taufik mengatakan putusan ini harus dijalankan demi kebaikan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI.
"Sebagai bagian dari pemerintah daerah seharusnya taati putusan hakim, karena ERP sudah menjadi kebutuhan yang segera," imbuh dia.
Sebelumnya, pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan niat Gubernur DKI Jakarta Anies untuk melakukan lelang ulang pengadaan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar. Anies diminta untuk melanjutkan lelang yang sempat berjalan.
Proses penerapan ERP sendiri sempat terhenti karena dua dari tiga peserta lelang, yakni Q Free ASA dan Kapsch TrafficCom AB mengundurkan diri. Hanya tersisa satu vendor, yakni PT Bali Towerindo Sentra.
Baca Juga: Wacana Penerapan ERP di Jalan Margonda, Polisi: Infrastruktur Masih Kurang
Namun setelah mendapatkan rekomendasi dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Anies melelang ulang ERP.
