Kenapa Bagi Pemerintah Indonesia Virus Corona soal Ekonomi Melulu?

Sabtu, 29 Februari 2020 | 17:30 WIB
Kenapa Bagi Pemerintah Indonesia Virus Corona soal Ekonomi Melulu?
Ilustrasi virus corona (coronavirus) Covid-19. (Shutterstock)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Saat WHO secara terang-terangan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus corona, pemerintah Indonesia terus asyik menyiapkan beragam kebijakan untuk mengantisipasi agar perekonomian tidak terdampak. Lalu, kesehatan warga bagaimana?

Hal tersebut terlihat pada cuitan akun resmi sekretariat kabinet, yang menyatakan: "#KawanKabinet, selamat berakhir pekan. Sambil menikmati pagimu, mari simak apa saja arahan Presiden @jokowi saat memimpin Ratas Terbatas terkait Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia."

Pada cuitan yang diunggah pada Sabtu (29/2/2020) tersebut, akun resmi @setkabgoid juga membagikan apa saja yang menjad fokus dalam rapat tersebut. 

cuitan sekretariat kabinet
cuitan sekretariat kabinet

"Siapkan seluruh instrumen, baik moneter maupun fiskal, untuk digunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi negeri kita."

Baca Juga: Misterius, Lumpur Menyembur di Pesantren Purwodadi Jawa Tengah

Rapat yang dilakukan di Kantor Presiden pada Selasa (25/20/2020) ini juga ingin memaksmalkan konferensi dalam negeri dan meningkatkan promosi wisata.

BACA JUGA: Khawatir Indonesia Tak Selamat, Ade Armando: Kita Harus Mengkritik Jokowi

"Maksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, Mice (meeting incentive, convention, and echibition), serta tingkatkan promosi untuk menyasar ceruk pasar wisman yang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi RRT, Korea, dan Jepang."

Pada cuitan yang berbentuk gambaran poin-poin hasil rapat tersebut juga menyatakan perintah percepatan belanja kementerian dan lembaga, serta realisasikan belanja APBD masing-masing.

Pada poin terakhir, diseebutkan, "Prioritaskan langkah untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan neraca perdangn secara efektif, serta lakukan kontrol di lapangan sehingga bisa menekan impor."

Baca Juga: Diancam Diperkosa, Syifa Hadju Didukung Rizky Nazar Lapor Polisi

Cuitan tersebut tentu mengundang banyak kritik warganet, karena terlihat kurang tepat dan dianggap lebih mementingkan ekonomi daripada kesehatan warganya. 

"Negara laen prioritas kesehatan warganya; disini cuma mikirin duit terus... Apes amat ya warga di negara +62.." komentar akun @oedji2.

"Tanpa mengurangi rasa hormat, badai Corona belum berlalu, apakah sudah waktunya untuk menguatkan ekonomi sekarang? Mungkin saya kurang paham tapi apa tidak lebih baik kita mengatasi badai ini dulu? Memastikan kesehatan rakyat & membantu mencegah virus masuk? Cmiiw" tulis akun @sheggario pada kolom komentar.

Cuitan tersebut telah di-retwet 140 kali dan dikomentari lebih dari 300 akun. 

Bayar 'Influencer'

Pemerintah ternyata tidak main-main menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi dampak virus Corona terhadap perekonomian nasional.

Terutama untuk mengantisipasi melemahnya industri pariwisata dan membuat stimulus agar daya beli masyarakat dapat bertahan.

Salah satu strategi itu adalah mengucurkan dana APBN senilai Rp 72 miliar untuk “influencer”.

“Ada sejumlah stimulus, seperti pemberian insentif untuk wisatawan mancanegara dengan alokasi tambahan sebesar Rp 298,5 miliar,” Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kompleks istana kepresidenan, Selasa (25/2/2020).

Ia mengatakan, dana tersebut nantinya dialokasikan untuk maskapai dan dan agen perjalanan, berupa diskon khusus tiket pesawat ke daerah-daerah pariwisata.

Total dana insentif untuk diskon pesawat itu adalah Rp 98,5 miliar dari Rp 298,5 miliar dana keseluruhan.

"Kemudian ada untuk anggaran promosi Rp 103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar Rp 25 miliar dan 'influencer' sebanyak Rp72 miliar," ungkap Airlangga.

Khusus untuk wisatawan domestik juga diberikan dukungan, yaitu diskon 30 persen setiap tiket pesawat rute ke 10 tujuan wisata.

"Nah 30 persen itu untuk kuota 25 persen 'seat' setiap penerbangan. Untuk setiap penerbangan di 10 destinasi wisata dan ini berlaku selama 3 bulan yaitu Maret, April, dan Mei 2020. Program ini apabila dirasakan manfaatnya, dapat dilanjutkan," tambah Airlangga.

Stimulus lain yang disiapkan pemerintah adalah pengurangan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar 20 persen selama 3 bulan pada 10 destinasi, yang nilainya sekitar Rp 265,6 miliar.

Tak hanya itu, kata dia, Pertamina juga memberikan insentif berupa diskon avtur di bandara yang ada di 9 destinasi wisata, dengan total diskon ini nilainya senilai Rp 265,5 miliar selama 3 bulan.

Selanjutnya, kata Airlangga, pemerintah juga merealokasi dana anggaran khusus (DAK) untuk 10 destinasi wisata senilai Rp 147,7 miliar.

"Terakhir, pemerintah mendorong adanya insentif sesuai dengan usulan asosiasi bahwa untuk pajak hotel dan restoran, di 10 destinasi wisata tarifnya dinolkan. Nah untuk itu, pemerintah akan menyubsidi atau memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah, besarnya sebanyak Rp 3,3 triliun," ungkap Airlangga.

Daerah-daerah yang diberikan insentif tersebut adalah (1) Danau Toba, (2) DI Yogyakarta, (3) Malang, (4) Manado, (5) Bali, (6) Mandalika, (7) Labuan Bajo, (8) Bangka Belitung, (9) Batam, (10) Bintan.

"Total insentifnya mendekati Rp 10 triliun dan ini akan dilaksanakan semua Maret. Tadi juga arahan Presiden, seluruh kementerian untuk segera membelanjakan di depan, 'front loading'. Demikian juga dengan dana desa juga sudah diubah 40 persen akan diturunkan di awal," ungkap Airlangga.

Tak Ada Corona di Indonesia, Kelompok Diplomat: Yang Serius Dong Ngetesnya

Ilustrasi virus Corona (Coronavirus) Covid-19. (Shutterstock)
Ilustrasi virus Corona (Coronavirus) Covid-19. (Shutterstock)

Kelompok Diplomat dari berbagai negara khawatir dengan perkembangan virus Corona di Indonesia setelah tak ada satu pun dari 132 tes laboratorium dinyatakan positif pada hari Rabu (26/02/2020).

Dikutip dari The Straits Times, kekhawatiran ini termuat dalam sebuah dokumen yang dibacakan pada saat pertemuan tertutup antara para diplomat dari berbagai negara dengan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto dan pejabat kesehatan senior lainnya di Indonesia.

Salah satu pesan yang dibacakan oleh para diplomat pada rapat tertutup tersebut adalah adanya peringatan bahwa sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan deteksi kasus virus corona dengan lebih serius.

"Kami percaya, sangat penting bagi pemerintah Anda untuk secara aktif melakukan deteksi kasus," demikian isi pesan tersebut dikutip dari The Sydney Morning Herald.

Selain itu, pesan lain yang juga disampaikan adalah soal banyaknya rumah sakit di Indonesia yang tidak memiliki Alat Pelengkap Diri (APD) yang memadai.

"Banyak rumah sakit tidak memiliki APD yang memadai, tempat tidur isolasi tidak cukup, dan transportasi spesimen tidak memadai."

Akibat transportasi spesimen yang tidak memadai ini, mereka khawatir hal tersebut mempengaruhi hasil tes laboratorium terhadap virus corona sehingga dari total keseluruhan semua hasilnya menunjukkan negatif.

Akui Punya Reagen Virus Corona Wuhan, Balitbangkes: Sesuai Standar WHO

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Balitbangkes Dr. dr. Vivi Setiawaty, M. Biomed. (Suara.com/Dini Afrianti)
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Balitbangkes Dr. dr. Vivi Setiawaty, M. Biomed. (Suara.com/Dini Afrianti)

Kabar Indonesia yang tidak memiliki reagen virus Corona Wuhan membuat masyarakat cemas.

Apalagi, kabar tersebut dimuat di negara tetangga Australia yang sudah memiliki kasus positif virus Corona.

Kabar ini langsung dibantah oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes RI, Dr drVivi Setiawaty MBiomed.

Ia memastikan, Indonesia sudah mampu dan memiliki alat pendeteksi novel corona virus sesuai standar yang ditetapkan WHO.

"Kami sudah memiliki, jadi WHO membuat list (peratalan pendeteksi) novel coronavirus, jadi sudah membuat ceklis yang bisa untuk memeriksa dan mendeteksi novel coronavirus ini. Dan sesuai dengan ceklist kita punya semuanya," ujar Vivi dalam konferensi pers di Gedung Sujudi, Kemenkes RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2020).

Meski kategori virus terbilang baru, Dr. Vivi mengakui alat itu juga baru dimiliki Indonesia akhir tahun 2019, sesaat sebelum virus asal Wuhan, China itu merajalela. Mengingat virus ini baru, jadi wajar jika alat atau pendeteksi baru diterima di Indonesia.

Arab Saudi Setop Umrah karena Marak Corona, Indonesia Mau Negosiasi

Ilustrasi Menkes Terawan melawan virus Corona Covid-19. (Dok. Ilustrasi Suara.com oleh Iqbal)
Ilustrasi Menkes Terawan melawan virus Corona Covid-19. (Dok. Ilustrasi Suara.com oleh Iqbal)

Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menangguhkan sementara penerbitan visa ibadah umrah. Kebijakan itu diambil untuk mencegah penyebaran virus Corona Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia akan berupaya agar masyarakat Indonesia agar tetap bisa melaksanakan umrah. Upaya tersebut berupa negosiaisi secara halus tanpa terlalu memaksakan diri.

"Ya namanya juga berusaha demi untuk rakyat pasti kami melakukan upaya seperti itu. Tapi caranya juga kan halus," kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (27/2/2020).

Sejurus dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Terawan juga menghormati keputusan pemerintah Arab Saudi.

Dia menyebut, pemerintah tetap berupaya menjalin negosiasi untuk menyikapi hal tersebut.

"Itu keputusan sebuah negara kami harus hormati lah. Tapi kan ngomong-ngomong kan enak, ya toh, negosiasi dan sebagainya. Tapi kami gak memaksakan diri karena itu keputusan, menghargai, supaya tak jadi preseden buruk untuk kemudian hari," kata Terawan.

Presiden Jokowi Tangkal Virus Corona Pakai Kartu Sakti

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo menujukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di SDN 2 Temuwangi Pedan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (4/5). (Antara)
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo menujukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di SDN 2 Temuwangi Pedan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (4/5). (Antara)

Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah insentif fiskal demi mereduksi dampak negatif dari kasus merebaknya virus corona, khususnya mereduksi dari sisi perekonomian agar tak terlalu berdampak bagi ekonomi nasional.

Salah satu cara yang dipakai adalah dengan menyiapkan sejumah kartu sakti, yakni kartu sembako dan kartu prakerja.

"Kita putuskan oleh bapak presiden, dalam sidang kabinet, mengenai berbagai insentif, yang telah kita sampaikan di sidang kabinet kemarin. Jadi sekarang pelaksanaannya seperti kartu sembako, pelaksanaannya Maret ini," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kawasan SCBD Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Nantinya dalam kartu sembako tersebut akan berisi saldo sebesar Rp 50 ribu untuk setiap para penerima kartu.

"Artinya, setiap pemegang kartu sembako akan mendapatkan sebanyak Rp 50 ribu, di dalam penerimaan mereka, mulai bulan Maret," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI